Omnibus Law
Dukung Aspirasi Buruh Tolak UU Cipta Kerja, Bupati Bogor Sebut Tak Takut Tekanan dari Pusat
Sikap penolakan Pemda Bogor terhadap UU Omnibus Law ini merupakan bentuk dukungan dalam menyalurkan aspirasi warga kepada pemerintah pusat.
Penulis: Hironimus Rama |
Saat ini sedang dilakukan pendataan warga penerima bantuan ini oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor.
Baca juga: Pemuda Ngaku Fotografer Bikin Heboh Remas Payudara Belasan Gadis yang Berniat Jadi Model Distro
“Mudah-mudahan bulan depan sudah cair karena datanya harus dievaluasi gubernur dulu.
"Setelah evaluasi gubernur baru disahkan oleh DPRD, lalu bisa dicairkan,” pungkas Ade.
Tuntut Pembatalan Omnibus Law, 20 Ribu Buruh Kabupaten Bogor Siap Kembali Turun ke Jalan Jumat Siang
Ribuan buruh di Kabupaten Bogor siap kembali turun ke jalan pada Jumat (16/10/2020).
Mereka ingin menuntut pemerintah membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin(5/10/2020) lalu.
Sukmayana, Ketua DPC Serikat Pekerja Lem SPSI Kabupaten Bogor sekaligus Juru Bicara Aliansi Buruh Kabupaten Bogor, mengatakan titik kumpul aksi unjuk rasa ini dipusatkan di Pemda Kabupaten Bogor.
“Kami sudah melakukan aksi pertama pada 6-8 Oktober dan sudah dapat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor.
"Namun hal ini tidak digubris DPR sehingga mereka terap menyerahkan UU ini ke Presiden,” kata Sukmayana, usai pertemuan Aliansi Buruh Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Kamis (15/10/2020).
Dengan mempertimbangkan situasi ini, Aliansi Buruh Kabupaten Bogor kembali menggelar unjuk rasa dengan membawa masa 20 ribu orang.
“Kami akan menggelar aksi damai. Karena itu, kami memulai dengan sholat Jumat bersama,” ujarnya.
Karena kapasitas masjid pemda Kabupaten Bogor terbatas, tambah Sukmayana, maka hanya 500 perwakilan buruh saja yang ikut sholat, yang lain sholat di tempat masing-masing.
Setelah sholat Jumat baru dimulai dengan aksi unjuk rasa untuk meminta Bupati Ade Yasin menyampaikan aspirasi para buruh ke Presiden Jokowi.
“Sekitar jam 1 siang besok, kami akan mulai aksi dan meminta Bupati Bogor untuk untuk menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law,” papar Sukmayana.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/bupati-bogor-ade-yasin151020204.jpg)