VIDEO Ratusan Remaja Diamankan Polisi di Bundaran HI, Dibawa ke Polda Metro Menggunakan Truk

Personel gabungan ini kata Nana selain mengamankan lokasi sekitar aksi di Istana Negara serta di Gedung DPR, juga mengamankan sejumlah perkantoran dan sentra-sentra ekonomi.

"Agar tidak ada perusakan di sejumlah perkantoran dan sentra ekonomi, sehingga kami jaga dan kami amankan juga. Selain mengamankan di sekitar Istana dam Gedung DPR," kata Nana.

Karenanya Nana memastikan dan menjamin akan menindak tegas pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi agar terjadi kerusuhan dalam aksi demonstrasi.

"Diharapkan tidak terjadi lagi provokasi dari kelompok-kelompok anarkis yang hendak berbuat rusuh," kata Nana.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan bahwa informasi di media sosial mengenai adanya rencana aksi menolak UU Omnibus Law oleh ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, di Istana Negara, Selasa (13/10/2020) besok, hingga Presiden Jokowi lengser adalah hoaks atau berita bohong.

"Untuk info demo sampai Jokowi lengser, itu adalah hoaks. Dan kami sedang memburu pembuat dan penyebarnya," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Menurut Nana, terkait rencana aksi demo tolak Omnibus Law yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan FPI, ada dua versi yang tersebar di media sosial.

"Dari dua versi itu kami sudah lakukan pendalaman. Dan satu versi yang menyebut demo sampai Jokowo lengser, adalah hoaks," kata Nana.

Yang benar katanya demo oleh ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, dalam gabungan aliansi yang menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

"Jadi demo atas nama Aliansi ini atau Anak NKRI yang benar. Demo akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00," katanya.

Nana memastikan bahwa pihaknya siap mengamankan aksi demonstrasi itu.

"Kami bersama TNI sudah siap mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi itu besok di sekitar Istana Negara," kata Nana usai konpers di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Menurut Nana pihaknya sudah menerima pemberitahuan akan rencana aksi itu oleh pihak yang akan berdemonstrasi.

"Dalam pemberitahuan mereka, jumlah massa aksi besok sekitar 1000 orang. Namun kami tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP atas rencana aksi mereka besok," kata Nana.

Meski begitu kata Nana, Polri dan TNI siap mengamankan aksi tersebut dengan menyiapkan dan menyiagakan personelnya.

"Jumlah personel yang akan kami turunkan besok, sangat dinamis, tergantung jumlah massa mereka. Artinya berapapun personel yang dibutuhkan, kami sudah siap," kata Nana.

Seperti diketahui aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-undang Cipta Kerja diperkirakan masih berlanjut, Selasa (13/10/2020) besok.

Gabungan aliansi, yang mayoritas berbasis agama, memastikan diri akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-undang Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa akan dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya.

Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang.

Gabungan aliansi ini menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.

Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadao UU Cipta Kerja.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Warta Kota.

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, pesekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.

Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang.

"Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang," jelasnya.

Sementara, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

Kemudian, aliansi menasehati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki.

“Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri"

"karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat," katanya.

Rekayasa lalu lintas

Sementara itu terkait dengan rencana adanya aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) yang menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Merdeka, di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (13/10/2020) siang, Pemprov DKI Jakarta merekayasa lalu lintas.

Bahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menutup sejumlah ruas jalan di sekitar Monumen Nasional (Monas) sejak Senin (12/10/2020) malam.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan ada lima ruas jalan yang pasti ditutup, di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Museum, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Majapahit dan Jalan Veteran.

Baca juga: Antisipasi Kericuhan saat FPI Cs Demo Tolak UU Omnibus Law di Istana Negara, TNI Siap Bantu Polisi

Baca juga: Pemerintah Dianggap Zalim, Alasan FPI dan Puluhan Ormas Akan Geruduk Istana Negara Tolak UU Ciptaker

Sedangkan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan hanya ditutup secara situasional, artinya melihat situasi dan kondisi pergerakan massa di sekitar lokasi.

“Untuk itu, kami juga telah siapkan pengalihan arus lalu lintas,” kata Syafrin berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (13/10/2020).

Adapun pengalihan arus lalu lintas secara lebih rinci sebagai berikut:

- Lalu lintas dari arah Utara/ Kota dialihkan di Simpang Harmoni - Jalan Juanda - Jalan Pos - Jalan Gunung Sahari dan seterusnya.

- Lalu lintas dari arah Selatan/ Blok M dialihkan melalui Jalan Kebon Sirih - Jalan Fakhrudin - Jalan Cideng Barat - Jalan Suryopranoto/ Jalan Budi Kemuliaan - Jalan Abdul Muis dan seterusnya.

- Lalu lintas dari arah Barat/ Slipi dialihkan melalui Jalan Kebon Sirih - Tugu Tani - Kwitang/ Jalan Budi Kemuliaan - Jalan Medan Merdeka Selatan - Jalan Medan Merdeka Timur dan seterusnya.

- Lalu lintas dari arah Timur/ Pulogadung dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Selatan - Jalan Budi Kemuliaan - Jalan Abdul Muis dan seterusnya.

Baca juga: Prabowo: Ada Kekuatan Asing di Balik Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Ingin Ciptakan Kekacauan

Baca juga: Imbas Demo Tolak UU Ciptaker Ricuh, Sebanyak 71 Personel Polri Terluka

Syafrin melanjutkan, untuk sementara waktu parkir kendaraan di IRTI Monas juga telah ditutup untuk umum sejak 12 Oktober 2020 pukul 22.00 sampai dengan 14 Oktober 2020 pukul 01.00 pagi.

Bagi pengguna fasilitas parkir IRTI Monas agar menggunakan fasilitas parkir lainnya.

Sementara untuk operasional angkutan Transjakarta (TJ) koridor 1 (Blok M - Kota) juga akan menyesuaikan pengaturan lalu lintas di lapangan dengan rute pengalihan sebagai berikut:

a. Arah Blok M: Kota - Simpang Harmoni belok kiri putar balik setelah Halte Transjakarta Juanda - Halte TJ Petojo keluar jalur - Simpang Tarakan belok kiri - Jalan Cideng Timur - Jalan Jati Baru - Hotel Tugu Asri - Simpang Hotel Milenium - Jalan Kebon Sirih - Simpang Bank Indonesia belok kanan - Halte TJ Sarinah - Blok M;

b. Arah Kota: Blok M - Simpang Sarinah keluar jalur - Simpang Bank Indonesia belok kiri - Jalan Kebon Sirih - Hotel Milenium belok kiri - Jalan Fakhrudin - Jati Baru lurus - Jalan Cideng Barat - Simpang Tarakan belok kanan - Halte Transjakarta Petojo - Simpang Harmoni belok kiri - Kota.

“Kemudian saya sampaikan, kepada masyarakat pengguna moda transportasi Kereta Api menuju Stasiun Gambir agar menyesuaikan waktu dan rute perjalanan,” ujar Syafrin.

Baca juga: IPW Minta Aksi Demonstrasi Tolak UU Ciptaker Tak Perlu Disikapi Dengan Panik

Dia juga mengimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalin yang ditetapkan.

“Patuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti petunjuk petugas di lapangan, serta tetap mengutamakan keselamatan di jalan,” jelas Syafrin.

Seperti diketahui, Polrestro Jakarta Pusat telah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa dari FPI. Sebanyak 500 personil polisi dikerahkan untuk amankan aksi unjuk rasa.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa dari FPI.

Baca juga: SBY Soal Demo Penolakan Omnibus Law: Saya Tidak Tahu Mengapa dari Dulu Dituduh dan Difitnah!

Rencananya, unjuk rasa akan digelar Selasa (13/10/2020). “Kami sudah terima suratnya. Tapi detail jumlah massa kami belum tahu,” ujar Heru ditemui di depan Gedung Sapta Pesona, Gambir, Senin (12/10/2020).