Omnibus Law
Politikus Demokrat Ungkap Tak Ada Selembar Pun Draf RUU Cipta Kerja Saat Disahkan DPR Jadi UU
Didi Irawadi Syamsuddin, anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, menilai pengesahan UU Cipta Kerja melalui rapat paripurna DPR, cacat prosedural.
lihat foto
Kejanggalan lainnya, lanjut Didi, undangan rapat diberitahu hanya beberapa jam sebelum paripurna.
Menurutnya, undangan rapat tersebut telah memecahkan rekor undangan secepat kilat.
"Ada apa gerangan ini? Sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan krusial ini."
• KRONOLOGI Laporan Relawan Jokowi Bersatu Terhadap Najwa Shihab Ditolak Polda Metro Jaya
"Padahal sudah dijadwal sebelumnya akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020."
"Tiba-tiba menjadi 5 Oktober, tanpa informasi yang cukup dan memadai."
"Sehingga rapat itu menjadi rapat yang dadakan, tergesa-gesa dan dipaksakan," beber Didi.
• Insiden Matikan Mikrofon, Pengamat Nilai Kualitas Sidang DPR Tak Lebih Baik dari Senat Mahasiswa
Senada, Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, mengkritisi cacatnya proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang di DPR.
Menurut Zainal, pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik.
Padahal, pembahasan pasal yang mencapai 1.000 lebih membutuhkan masukan dari publik.
• Ada Tambahan 59 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor per 6 Oktober 2020, Cibinong Mendominasi
"Partisipasi di dalamnya nyaris tidak ada, karena bisa dibayangkan ada 79 undang-undang dengan 1.000 lebih, 200 pasal itu dikerjakan dengan 60 kali pertemuan."
"Dan proses-proses pengayaan wacana di dalamnya tidak ada," ujar Zainal dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10/2020).
Pembahasan 11 klaster yang terdapat dalam undang-undang tersebut, menurut Zainal, terkesan dikebut.
• Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja, 13 Buruh Tangerang Reaktif Setelah Jalani Rapid Test Covid-19
Transparansi dalam pembahasan juga menjadi sorotan, karena publik sama sekali tidak menerima informasi soal RUU Cipta Kerja.
Bahkan, Zainal mengatakan beberapa lembaga dan kementerian juga tidak mendapat berkas RUU Cipta Kerja.
"Kita tidak bisa mengakses sama sekali. padahal partisipasi dan sosialisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Undang-undang Nomor 12 ahun 2011 soal pembentukan peraturan," tutur Zainal.
• 18 Wakil Rakyat Positif Covid-19, Anies Baswedan Minta Gedung DPR Ditutup
