Moeldoko: Kalau Kewaspadaan Kebangkitan PKI Dibangun untuk Menakutkan, Pasti Ada Maksud Tertentu

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara mengenai pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya ancaman kebangkitan PKI.

Menurut Moeldoko yang menjabat Panglima TNI sebelum Gatot, ancaman kebangkitan PKI tidak mungkin datang tiba-tiba.

"Saya sebagai pemimpin yang dilahirkan dari akar rumput, bisa memahami peristiwa demi peristiwa."

• MA Sunat Hukuman Anas Urbaningrum Jadi 8 Tahun Penjara, Tetap Harus Kembalikan Uang Rp 57 M

"Mengevaluasi peristiwa demi peristiwa."

"Tidak mungkin datang secara tiba-tiba."

"Karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja," kata Moeldoko dalam wawancara KSP, Kamis (1/10/2020).

• Siang Ini Amien Rais Ungkap Nama Partai Barunya, Logo dan Pengurus Diumumkan Bulan Depan

Oleh karena itu, menurut Moeldoko, jangan berlebihan dalam menanggapi sesuatu, karena dapat menimbulkan ketakutan. Termasuk, mengenai dugaan ancaman kebangkitan PKI.

"Jadi jangan berlebihan, sehingga menakutkan orang lain."

"Sebenarnya bisa saja sebuah peristiwa besar itu menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu," tutur Moeldoko.

• Pasien Covid-19 Kabupaten Bogor Tambah 55 Orang per 30 September, Cileungsi dan Jonggol Mendominasi

Purnawirawan Jenderal bintang empat itu mengatakan, terdapat dua pendekatan dalam membangun kewaspadaan.

Pertama, kewaspadaan yang dibangun untuk menenteramkan. Kedua, kewaspadaan yang menakutkan.

"Bedanya di situ, tinggal kita melihat kepentingannya."

• Jokowi: Menurut Bapak Covid-19 Itu Apa? Pedagang Ketupat Sayur Tanah Kusir: Iblis Pak, Setan!

"Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan, maka tidak akan menimbulkan kecemasan."

"Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu."

"Nah, itu pilihan-pilihan dari seorang pemimpin," paparnya.

• Mayoritas Petugas Lapas Tangerang Mengaku Ketiduran Saat Gembong Narkoba Asal Cina Kabur dari Lapas

Moeldoko sendiri lebih memilih kewaspadaan untuk menenteramkan, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

"Yang terjadi saat ini, menghadapi situasi saat ini apalagi di masa pandemi, membangun kewaspadaan yang menenteramkan adalah sesuatu pilihan yang bijak," tuturnya.

Bantah Pernyataan Sendiri

Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengaku diminta tiga kali oleh Presiden Joko Widodo, untuk menjadi orang nomor satu di TNI.

Gatot yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mengaku sempat menolak tawaran tersebut.

Ia mengungkapkan ketika itu bukannya tidak mau menjabat Panglima TNI, melainkan menurutnya situasi kala itu tidak pas bagi dirinya untuk mengemban jabatan tersebut.

• Respons Isu Kebangkitan PKI, Gubernur Lemhannas: Komunisme di Dunia Sudah Mati

Bahkan, saat itu ia mengaku justru menyarankan Jokowi agar memberikan jabatan tersebut kepada Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

"Karena kita sama-sama tahu begitu beliau (Jokowi) jadi Presiden, kan beliau hanya didukung sama rakyat."

"Di DPR beliau tidak punya partai," kata Gatot dalam wawancara khusus yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (24/9/2020).

Sebelumnya Gatot juga menceritakan pertemuan-pertemuannya dengan Ketua DPR saat itu, yakni Setya Novanto (Setnov), sebelum dilantik sebagai Panglima TNI.

Gatot mengungkapkan suatu sore ia pernah 'dijebak' temannya untuk melakukan pertemuan dengan Setnov di Singapura.

Ia merasa 'dijebak', karena saat itu temannya hanya mengajaknya untuk makan di Singapura.

• PostgreSQL 13 Diluncurkan, Ini Keunggulan Database Open Source Tercanggih di Dunia

Dalam pertemuan itu, kata Gatot, Setnov bertanya kepadanya mengapa Gatot tidak menemui dirinya sebagai Ketua DPR, untuk meminta dukungan sebagai Panglima TNI.

Gatot kemudian menjelaskan kepadanya, sama seperti yang ia sampaikan ke Jokowi bahwa situasinya belum tepat.

Dua pekan kemudian, kata Gatot, ia ditelepon oleh Setnov yang mengatakan telah mendapat surat dari Jokowi.

• Gatot Nurmantyo Klaim Diganti karena Nobar Film G30S/PKI, Politikus PDIP: Jabatan Tak Ada yang Abadi

Isi surat tersebut, kata Gatot, Jokowi mengajukan Gatot sebagai Panglima TNI.

"Beliau (Setnov) tanya, surat ini harus saya apakan?"

"Saya jawab, ada dua Pak Ketua. Yang pertama sobek-sobek masuk kantong sampah."

• Bukan karena Covid-19, Ini Penyebab Suami Bupati Bogor Meninggal, Bolak-balik Berobat ke Guangzhou

"Yang kedua terserah Pak Ketua. Karena saya bukan tidak berkeinginan, situasi seperti itu jangan saya dulu, nanti," ungkap Gatot.

Berdasarkan catatan Tribun, setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Jokowi, Gatot mengeluarkan surat telegram Panglima TNI NR ST/1192/2017 tanggal 18 September 2017.

Surat telegram itu berisi perintah kepada jajaran TNI untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng film Pengkianatan G 30 S/PKI bersama keluarga dan masyarakat.

• Langgar Etik Naik Helikopter Mewah, Ketua KPK Firli Bahuri Cuma Diberikan Sanksi Teguran Tertulis

Setelah mengeluarkan perintah itu, Gatot mengungkapkan seorang sahabatnya yang merupakan politikus senior di PDIP, memperingatinya untuk berhenti melakukannya.

"Saya sudah memerintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya. Pak Gatot, hentikan kalau tidak saya tidak bisa menjamin, bisa dicopot."

"Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat itulah yang meyakinkan saya, itu harus terus," tutur Gatot.

• Gubernur Lemhannas: Waspada Kebangkitan PKI Jangan Dijadikan Alat Politik, Tetap Gunakan Akal Sehat

Terkait perintah tersebut, Gatot mengungkapkan ketika itu sebagai Panglima TNI, ia tidak meminta izin dari Presiden atau Menko Polhukam.

Menurutnya, hal itu karena ia tidak perlu meminta izin, dan perintah itu tidak melanggar hukum.

"Apakah itu melanggar? Tidak. Buktinya Presiden juga ikut nonton di Bogor," ucap Gatot.

• Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB Dinilai Tak Sesuai Kata dengan Perbuatan, Ini Contohnya

Gatot kemudian mengungkapkan alasannya mengeluarkan perintah tersebut.

Berdasarkan pengamatannya, ia mengindikasikan adanya kebangkitan komunisme atau yang ia sebut sebagai neo komunisme.

Puncaknya, menurutnya terjadi pada 2008, di mana ketika materi pelajaran sejarah terkait G30S PKI dihapus dari semua sekolah.

• Diperiksa Polisi Lima Jam, Gula Darah Hadi Pranoto Naik

Selain itu, kata Gatot, menurut survei, 90 persen pemuda Indonesia tidak meyakini adanya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahkan buktinya, kata Gatot, seorang jenderal TNI yang pada saat itu menjadi stafnya, menceritakan tentang anaknya yang kuliah di Universitas Indonesia tidak tahu siapa DN Aidit yang merupakan tokoh PKI.

Perintah tersebut, kata Gatot, utamanya bagi prajuritnya, karena banyak prajuritnya yang berusia muda.

• Pemprov DKI Kembali Buka Lowongan Tenaga Kesehatan Covid-19, Ini Kriteria yang Dibutuhkan

Ia yang ketika itu menjadi Panglima TNI tidak ingin ada prajuritnya yang tidak mengetahui sejarah kelam tentang PKI.

"Pelajaran sejarah paling gampang ya dengan menyetel film. Kalau saya buat buku, siapa yang mau baca?"

"Sehingga saya hanya mengingatkan bahwa Indonesia pernah ada sejarah kelam tahun1948."

• Langgar PSBB, Rumah Makan Hingga Tempat Cukur Rambut di Sunter Agung Ditutup Tiga Hari

"Hanya 13 hari tanggal 28 (18) sampai dengan 30 September 1948, tapi yang meninggal 1.920-an. Jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi," papar Gatot.

Mengklarifikasi polemik pernyataan terkait pencopotannya yang tengah ramai saat ini, Gatot kemudian menegaskan ia tidak dicopot sebagai Panglima TNI karena perintah menonton film tersebut.

Meski begitu, ia membuka kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi.

• Febri Diansyah Pamit dari KPK, Ajukan Surat Pengunduran Diri pada 18 September 2020

"Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu," papar Gatot.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo mengaitkan pergantian dirinya dari jabatan Panglima TNI pada 2017 lalu, dengan pemutaran film G30S/PKI.

• Diusulkan Jawa Timur, Pemerintah Tak Berniat Ubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Gatot mengatakan, saat menjadi Panglima TNI, dirinya memerintahkan anggotanya untuk menggelar acara menonton bersama film G30S/PKI.

Namun, seperti ditayangkan dalam chanel YouTube Hersubeno Arief dan Suara Islam, Gatot menyebut ada seorang politikus PDIP mengingatkannya untuk menghentikan perintah nobar film G30S/PKI.

Ancaman dicopot dari jabatannya pun disampaikan politikus PDIP itu, jika tetap menggelar nobar film G30S/PKI.

• 45 Warga Kabupaten Bogor Jadi Pasien Baru Covid-19 per 22 September 2020, Terbanyak di Bojonggede

"Pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya. Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI."

"Pada saat itu saya punya sahabat, dari salah satu partai, saya sebut saja dari PDIP, menyampaikan Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot akan diganti," ungkap purnawirawan TNI AD ini.

Gatot tetap pada perintahnya untuk tetap memerintahkan jajaran TNI menggelar nobar film G30S/PKI.

• Jalani Sidang Perdana, Jaksa Pinangki Kenakan Kerudung Pink

"Saya bilang terima kasih. Tapi itu saya gas, karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," ucapnya.

Gatot digantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 8 Desember 2017, dalam upacara pelantikan di Istana Negara.

Gatot digantikan Hadi kurang lebih 4 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada 1 April 2018.

• Keluarkan Ingub 52/2020, Anies Baswedan Instruksikan Percepat Pengendalian Banjir di Jakarta

Sebelum berbicara mengenai hal ini, Gatot mengawalinya dengan kekhawatiran akan bangkitnya Partai Komunis Indonesia gaya baru, dan itu menurutnya terendus sejak 2008.

Saat itu Gatot mengaku mendapatkan berbagai informasi tentang adanya gerakan tersebut.

"Saya mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak 2008," beber Gatot.

• Sudah 48 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Ciputat Sejak Awal September 2020

Meski demikian, saat itu Gatot tidak bisa menyampaikan informasi itu secara terang-terangan.

"Setelah saya mendapat informasi-informasi, sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini dengan proxy war."

"Karena belum saatnya saya membuka gerakan mereka."

• Tambah Satu, Total Tersangka Perusakan Mapolsek Ciracas Jadi 66 Orang

"Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa," jelasnya.

Gatot menyebut, terjadi penyusupan gerakan komunisme di Indonesia.

Ia mencium itu dari sejumlah fenomena yang terjadi sejak 2008.

• Sebarkan Informasi Tak Benar, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Dapat SP 1 dari Dewan Pengawas

"Sejak tahun 2008 seluruh sekolah segala tingkatan pelajaran sejarah tenang G30S/PKI ditiadakan."

"Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya, karena kalau yang paling junior adalah kelas enam SD, maka mereka yang duduk di universitas saat ini tidak pernah mengenyam pelajarn tersebut," tuturnya.

Gatot kemudian membuat semacam 'proxy war', di mana ia kerap mengisi kuliah umum dan menyelipkan bahaya kebangkitan komunisme kepada para generasi muda.

• Terungkap di Dakwaan, Pinangki Awalnya Minta 100 Juta Dolar AS untuk Urus Fatwa MA Djoko Tjandra

"Sehingga pada tahun 2017, bahwa generasi muda 90 persen lebih tidak percaya adanya PKI."

"Maka dengan data-data yang ada, pertama kali pada 10 Maret 2015, saya masih jabatan Pangkostrad."

"Saya beranikan memberikan kuliah umum tentang proxy war di UI (Universitas Indonesia)."

• Polisi Militer AD Belum Temukan Orang Bersenjata Airsoft Gun Saat Serbu Mapolsek Ciracas

"Dan sampai dengan saya Panglima TNI, sudah 59 kali saya melaksanakan kuliah umum," paparnya.

Gatot melihat adanya upaya-upaya pelemahan mental pemuda bangsa.

Sehingga, ia memutuskan untuk menyerukan untuk menonton film Pemberontakan G-30S PKI ketika ia menjabat sebagai Panglima TNI.

"Pada saat saya jadi panglima TNI, saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S-PKI," ucapnya. (Taufik Ismail)