Luhut Panjaitan dan Doni Monardo Dikasih Waktu Dua Minggu Redam Covid-19 di 9 Provinsi, Sanggup?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo, mengawal penanganan Covid-19 di sembilan provinsi. 

"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marinves yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu Bapak Doni Monardo."

"Untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan."

• KISAH Warga Positif Covid-19 di Bekasi Tak Dibantu Isolasi Mandiri, Puskesmas Cuek, Tetangga Menjauh

"Untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Kesembilan provinsi tesebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Luhut dan Doni diminta agar kasus Covid-19 dapat diturunkan di sembilan provinsi tersebut.

• Seragam Baru Satpam Kini Mirip Polisi, Ini Makna Filosofisnya

"Selain itu adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," jelasnya.

Luhut dan Doni, menurut Wiku, diberi tenggat waktu selama dua minggu untuk melakukan tugas tersebut.

Oleh karena itu, menurut Wiku, sejumlah langkah telah dirancang agar target penanganan Covid-19 tersebut tercapai.

• UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 15 September 2020: Pasien Positif Melonjak 3.507 Jadi 225.030 Orang

Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar peraturan.

Juga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate atau kesembuhan.

• 25 Pasangan Calon Lawan Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2020, PKS: Tanda Sakitnya Demokrasi Kita

"Terakhir yaitu penanganan secara spesifik klaster klaster Covid-19 di setiap provinsi ini."

"jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut."

"Berarti di kabupaten kota, dan juga di dalam kabupaten kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana, dan itu harus ditangani dengan segera," terangnya.

• Luhut Lobi Uni Emirat Arab, Minta Tambahan 20 Juta Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, untuk mengawal perkembangan penanggulangan Covid-19 di delapan wilayah.

Selain menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga merangkap Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19."

• Sekjen PDIP: Tiba-tiba Mengerem Tanpa Sinyal, Itu Pemimpin yang Tidak Berpikir Strategis

"Untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," ujar Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Delapan wilayah tersebut, menurut Airlangga, mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi.

Delapan wilayah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

• PERNYATAAN Lengkap Anies Baswedan Umumkan Kepastian PSBB Jakarta: Pertolongan Allah akan Datang

Kedelapan provinsi tersebut menyumbang lebih dari 50 persen kasus positif di Indonesia.

"Oleh karena itu, Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasikan lebih, khususnya di 8 wilayah yang terdampak, lebih besar kenaikannya," paparnya.

Dalam mengawal dan memonitor penyebaran Covid-19 tersebut, Presiden, menurut Airlangga, meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditingkatkan.

• Ditanya Soekarno Apa yang Dibutuhkan Rakyat, Megawati: Untung Saya Pintar, Saya Jawab Makan, Pak

Selain itu, mengawal agar penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan intervensi berbasis lokal.

"Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW bisa terus termonitor,” jelasnya

"Tadi arahan Bapak Presiden, bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat atau daerah."

• Hindari Ketidakpastian Baru, PDIP Ingin Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

"Dan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi."

"Dan ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak dari pada pandemi Covid-19," paparnya.

Minta Tambahan 20 Juta Vaksin Covid-19 kepada Uni Emirat Arab

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, pemerintah bisa mengatasi pandemi Covid-19 dengan gencar mencari vaksin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya akan melobi Uni Emirat Arab untuk meminta tambahan vaksin Covid-19.

"Nanti mungkin juga (vaksin) dari (negara) G-20."

• Jokowi Tugaskan Luhut dan Doni Monardo Awasi Penanganan Covid-19 di 8 Wilayah Ini

"Nanti sore saya mau bicara sama Menteri Suhail (Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Al Mazroui) dari Abu Dhabi."

"Untuk minta tambahan 20 juta (vaksin) lagi untuk masuk sini," ungkapnya dalam acara virtual, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, kalau Indonesia memakai strategi pengadaan vaksin secara cepat dan masif, maka akan bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 secara efektif.

• Berkas Perkara Djoko Tjandra Dikembalikan, Polisi Dimnta Periksa Dua Pihak Ini

"Jadi kalau kita pakai strategi untuk mengatasi virus itu, saya kira akan terkendali sampai kita dapat vaksin."

"Kira-kira tahun ini 30 juta dosis dan kami coba hingga 50 juta dosis," kata Luhut.

Jika hal itu bisa diwujudkan pemerintah, maka Covid-19 tidak lagi menjadi permasalahan besar pada 3 bulan mendatang.

• Orang Berinisial DK Ada di Proposal Jaksa Pinangki, Sukses Yakinkan Djoko Tjandra Urus Fatwa MA

"Kalau vaksin itu dapat, sebenarnya tidak masalah dalam 3 bulan ke depan ini."

"Kalau 3 bulan ini bisa kita manage Covid-19, saya vaksin masuk."

"Kita lebih baik dan per kemarin persentase pemulihan kasus Covid-19 kita itu 71,5 persen, saya kira bagus," papar Luhut.

• Pemerintah Pusat Dianggap Tentang PSBB Jakarta, Airlangga Hartarto: Ambil Keputusan Perlu Koordinasi

"Saya mulai dengan Covid-19 karena saya disuruh menangani 8 provinsi ini."

"Bagaimanapun kita tidak bisa lepas juga dari penanganan Covid-19 ini," tuturnya.

Menurut dia, 8 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua, jadi fokus penanganan karena menyumbang kasus Covid-19 terbanyak secara total.

• Kejaksaan Agung Belum Temukan Bukti Pinangki dan Anita Kolopaking Pakai Kode Bapakmu dan Bapakku

"Jadi, kalau kita lihat ini, data terakhir di Indonesia mengenai Covid-19 sebenarnya kita masalah Covid-19 ini mungkin hanya di 6, 7, 8 provinsi."

"Lalu, itu 75 persen dari kasus nasional," papar Luhut.

Dari sana, pemerintah melakukan identifikasi terhadap 8 titik karena jadi masalah juga dalam perekonomian Indonesia.

• 5 Hal Ini Harus Diperhatikan Penumpang Pesawat Saat PSBB Jakarta, Bisa Dikarantina Kalau Lupa

Identifikasi tersebut dilakukan dengan fokus supaya ekonomi bisa berbalik arah menguat lebih cepat dari kuartal II 2020 minus 5,3 persen.

Di sisi lain, Luhut menambahkan, Purchasing Manager Indeks (PMI) industri pengolahan mulai membaik, tapi PMI jasa masih variasi.

"Kita lihat juga, manufaktur sudah berbalik menguat, cukup bagus dari Juni sampai September."

• Airlangga Hartarto Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Minus 8,22 Persen, Terburuk Kedua Setelah Bali

"Angka-angka sudah mulai menunjukkan membaik, meski kita minus 5,3 persen."

"Dan kalau dibandingkan negara-negara lain sekitar kita hanya Vietnam lebih bagus," bebernya. (Taufik Ismail)