Orang Berinisial DK Ada di Proposal Jaksa Pinangki, Sukses Yakinkan Djoko Tjandra Urus Fatwa MA

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kejaksaan Agung menelusuri keterlibatan seseorang berinisial DK dalam sengkarut kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra, oleh jaksa Pinangki.

Namun, hingga saat ini sosok DK masih menjadi misteri.

Direktur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah mengatakan, nama seseorang berinisial DK itu memang masuk dalam proposal yang diajukan Pinangki kepada Djoko Tjandra.

• Kejaksaan Agung Minta Rp 400 Miliar ke Komisi III DPR untuk Bangun Gedung Utama yang Terbakar

Namun demikian, Febrie mengatakan jaksa Pinangki masih menolak mengungkap orang di balik nama DK yang tertera di dalam proposal pengajuan kepengurusan fatwa MA tersebut.

"Sampai saat ini juga belum ada pengakuan dari Pinangki siapa DK itu."

"Singkatan siapa kan masih ditelusuri," kata Febrie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/9/2020) malam.

• Menteri Kesehatan: Masih Ada 1.088 Tempat Tidur untuk Isolasi Pasien di Rumah Sakit di Jakarta

Namun demikian, Febrie mengatakan DK diduga memiliki peran penting di dalam kasus tersebut.

Nama DK diduga telah membuat Djoko Tjandra yakin untuk menggunakan jasa jaksa Pinangki.

"Sementara ini namanya DK itu tercantum di proposal Pinangki."

• Wakapolri Tegaskan Preman Pasar Dilibatkan untuk Awasi Protokol Kesehatan, Bukan Berikan Sanksi

"Ketika meyakinkan Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa agar pulang ke Indonesia tidak dieksekusi. Salah satu ada inisial DK," jelasnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih terus menggali keterangan untuk mencari tahu sosok di balik nama DK.

Nantinya, penyidik akan memintai keterangan dari para tersangka ataupun saksi saksi lainnya.

• Tak Cuma Batasi Jam Operasional, DKI Juga Kurangi Jumlah Penumpang Angkutan Umum Selama PSBB

Nama DK pertama kali diungkap oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Dalam keterangannya, pengacara Anita Dewi Kolopaking, Djoko Tjandra, dan jaksa Pinangki, kerap menyebut nama berinisial DK.

Selain DK, Boyamin menyebutkan ada 4 nama lainnya yang juga kerap disebut dalam rencana kepengurusan fatwa Mahkamah Agung.

"KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM, ADK, dan JST dalam rencana pengurusan fatwa, yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD," kata Boyamin melalui keterangan tertulis.

Jual Nama

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjual nama seseorang, agar Djoko Tjandra percaya dan memilihnya mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA).

Fatwa MA diurus agar Djoko Tjandra bisa lolos dari eksekusi sebagai terpidana kasus korupsi cassie Bank Bali.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Ardiansyah.

• Mantan Jamintel Pernah Telepon Djoko Tjandra Saat Masih Buron, Kejaksaan Agung Belum Niat Periksa

Namun demikian, dia masih enggan membeberkan ihwal siapa daftar nama orang yang dijual oleh jaksa Pinangki.

"Kalau ini kan mufakat ibaratnya orang untuk meyakinkan menjual nama seseorang."

"Peristiwa ini seperti itu, untuk meyakinkan Djoko Tjandra dijual nama-nama yang nanti kita buka di dakwaan," kata Febrie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

• DAFTAR 5 Provinsi Paling Banyak Terima Subsidi Gaji Rp 600 Ribu dari Pemerintah, Jakarta Nomor Satu

Namun demikian, Febrie mengatakan nama yang dijual oleh aksa Pinangki untuk meyakinkan Djoko Tjandra, belum tentu mengetahui kasus tersebut.

Sebaliknya, pihaknya belum memutuskan memeriksa nama-nama yang dijual oleh jaksa Pinangki.

"Belum tentu orang yang dijual namanya itu tahu akan persoalan itu."

• Untung Rugi Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan Dukungan PDIP di Pilgub Sumbar, Semua Keputusan Berisiko

"Masa kalau dia jual nama umpamanya bisa 10 orang untuk meyakinkan, ini harus misalnya 15 orang, masa 15-15-nya harus diperiksa?'

"Kan juga tidak seperti itu. Sepanjang tidak ada alat bukti yang kira-kira mereka berhubungan."

"Kalau umpamanya dia sudah berhubungan dengan pihak pegawai negeri, atau seperti tadi dia jual nama hakim, nah mungkin."

• Maling Motor Kritis Usai Dikeroyok Massa di Bekasi, Sempat Tembak Warga Pakai Pistol Rakitan

"Tapi kalau sementara tidak ada alat bukti bahwa dia sudah ada perbutan permulaan untuk mengurus itu, ya janganlah orang terganggu," sambungnya.

Sementara, Kejaksaan Agung belum bisa membeberkan proses pemeriksaan terhadap seorang swasta bernama Rahmat.

Rahmat yang juga kerabat dekat jaksa Pinangki, telah diperiksa dua kali oleh penyidik.

• Kabur dari Rumah dan Menginap di Bengkel, Siswi SMP di Cibitung Dicabuli Dua Pria

Rahmat adalah orang yang memperkenalkan jaksa Pinangki kepada Djoko Tjandra.

"Kalau untuk Rahmat belum bisa saya buka."

"Karena penyidik masih melakukan pendalaman, saya khawatir penyidik nanti terganggu," ucap Febrie.

• Kawanan Perampok Apotek Tepergok Satpam, Sempat Rusak Mesin Kasir Ternyata Tak Ada Uangnya

Menurut Febrie, pihaknya masih terus melakukan penyidikan terkait perkara tersebut.

Sebaliknya, imbuh dia, penyidik masih enggan berbicara kemungkinan adanya tersangka baru.

"Kalau penyidikan kan ini tidak pernah usai."

• Kemendagri Buka Opsi Tunda Lantik Pemenang Pilkada yang Kerap Melanggar, Bakal Disekolahkan 6 Bulan

"Di persidangan nanti yang menjadi kekuatan alat bukti yang terungkap di persidangan ini akan kita lihat," paparnya.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah ditetapkan tersangka kasus suap untuk membantu pengurusan fatwa MA, terkait eksekusi Djoko Tjandra dalam statusnya sebagai terpidana korupsi cassie Bank Bali.

Dalam kasus ini, jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka bersama Djoko Tjandra dan mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya.

• Wakil Ketua Komisi IV DPR Dapat Kabar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Positif Covid-19

Karena, bersama-sama diduga melakukan pemufakatan jahat terkait pengurusan fatwa MA agar Djoko Tjandra batal dieksekusi.

Diduga, Pinangki menerima hadiah sebesar USD 500.000 atau Rp 7 milliar dari Djoko Tjandra.

Uang itu diduga telah digunakan oleh jaksa Pinangki untuk sejumlah peruntukkan.

• WHO: Covid-19 Bukan Pandemi Terakhir

Terakhir, penyidik menyita satu mobil mewah berjenis BMW SUV X5 milik jaksa Pinangki.

Hingga saat ini, Kejagung telah memeriksa lebih dari 14 saksi.

Dalam kasus ini, Pinangki dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Pinangki juga disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 15 UU 31/1999, sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Uang Muka Rp 7 Milliar

Uang 500 ribu dolar AS atau Rp 7 milliar yang diberikan Djoko Tjandra kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari, ternyata hanya sebagai uang muka alias down payment (DP) untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA).

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah menyampaikan, nominal yang diajukan jaksa Pinangki sejatinya jauh lebih besar dari Rp 7 milliar.

"Lebih lah, itu kan DP, uang muka."

• Mengaku Masih Didorong Jadi Capres, Megawati: Saya Hanya Ketawa, Enak Saja Kamu manas-manasin

"Ketika uang muka dibayar, ternyata Djoko Tjandra curiga, sehingga putus urusan fatwa, sebatas itulah kejadian Pinangki," kata Febrie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/9/2020) malam.

Ia mengatakan, proposal biaya mengurus fatwa MA yang diajukan oleh jaksa Pinangki untuk sejumlah peruntukkan.

Namun demikian, dia enggan membeberkan lebih lanjut terkait rinciannya.

• Megawati: Kalau Ingin Kaya Jangan Masuk Partai Politik, Sebaiknya Keluar

"Waduh itu banyak item-nya. Macem-macem itu biaya-biayanya. Pasti sidang dibuka tuh ada biaya ini lah, macem-macem itu," ungkapnya.

Usai gagal mengurus fatwa, Febrie menyebutkan Djoko Tjandra memilih mengurus melalui jalur peninjauan kembali (PK).

Dalam kasus ini, Djoko Tjandra menunjuk Anita Kolopaking yang mengurus prosesnya.

• Muhadjir Effendy Minta Dokter Selamatkan Diri Sendiri Dahulu Sebelum Menyelamatkan Orang Lain

"Kemudian masuklah Anita yang sudah dikenalkan Pinangki untuk meyakinkan Djoko Tjandra lagi bahwa sebenernya yang bisa diurus itu PK."

"Nah, jalannya proses PK itu yang sedang disidik di Bareskrim," jelasnya.

Namun demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait materi penyidikan yang berada di ranah penyidik Bareskrim Polri.

• PDIP Diprediksi Menang Mudah di Solo, tapi Harus Kerja Keras di Medan dan Surabaya

Dalam kasus ini, uang yang diberikan Djoko Tjandra untuk mengurus PK berbeda dengan uang yang diberikan kepada Pinangki.

"Itu prosesnya di Mabes Polri lah. Yang jelas prosesnya Pinangki itu jualannya fatwa."

"Anita setelah putus urusan fatwa masuk sendiri menawarkan PK."

• 93 Juta Rakyat Indonesia Bakal Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, yang Mampu Harus Bayar

"(Uang suap) beda lagi, itu Mabes Polri lah yang tahu," paparnya.

Sebelumnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) mengungkapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari menawarkan diri mengurus fatwa MA kepada Djoko Tjandra.

Dalam perjanjiannya itu, Djoko Tjandra berharap tidak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung, dalam kasus korupsi cassie Bank Bali.

• Doni Monardo: Jaga Jarak Gampang Diucapkan, tapi Sangat Sulit Dilakukan, Apalagi Hindari Kerumunan

"Fakta hukum yang kita temukan Pinangki ini menawarkan penyelesaian (pengurusan fatwa MA) dengan Djoko Tjandra."

"Dan Djoko Tjandra percaya," kata Direktur Penyidikan JAM Pidsus Febrie Ardiansyah di Kejagung, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Namun, usai diberikan uang oleh Djoko Tjandra, Pinangki justru gagal melaksanakan tugasnya mengurus fatwa MA.

• Legislator PAN: Orang Sumbar Paling Pancasilais!

Namun demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut cara tersangka mengurus fatwa MA tersebut.

"Dia (Djoko Tjandra) keluar uang untuk fatwa, dan memang tidak selesai karena memang ada permasalahan dengan Djoko Tjandra dengan Pinangki," bebernya.

Karena gagal, imbuh Febrie, Djoko Tjandra pun beralih memilih mengurus peninjauan kembali (PK) dalam kasus korupsi cassie Bank Bali yang membelitnya.

• Hasil Tracing, Wakil Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi Positif Covid-19

Dia pun menunjuk pengacara Anita Kolopaking untuk tangani kasus ini.

Kasus kepengurusan PK Djoko Tjandra telah ditangani oleh Bareskrim Polri.

Dalam kasus itu, Anita Kolopaking, Djoko Tjandra, dan Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan sebagai tersangka.

• Polri Tunda Penegakan Hukum Terhadap Paslon Pilkada 2020, Polisi yang Melanggar Bakal Disanksi

"(Djoko Tjandra) kemudian beralih kepengurusan peninjauan kembali, itu yang berperan Anita Kolopaking."

"Sehingga Mabes Polri yang kita koordinasikan sudah ditangani di sana," terangnya. (Ilham Rian Pratama)