Untung Rugi Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan Dukungan PDIP di Pilgub Sumbar, Semua Keputusan Berisiko

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni batal mengikutsertakan PDIP sebagai partai pengusung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, keputusan itu hanya dilandasi kepentingan politik jangka pendek.

"Tampak jelas, keputusan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan mandat dukungan PDIP karena merasa khawatir pernyataan Puan memiliki dampak elektoral," kata Karyono kepada Tribunnews, Senin (7/9/2020).

• Rekomendasi Dikembalikan, PDIP Tak Ikut Pilgub Sumbar, Hasto Bilang Mulyadi-Ali Mukhni Mudah Goyah

"Padahal, dengan mengembalikan mandat ke PDIP, tidak serta merta membuat mereka memenangi pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 yang akan datang," tambahnya.

Karyono pun merinci, faktor kemenangan dalam kontestasi pilkada tidak hanya diukur dari sebuah pernyataan.

Meskipun diakuinya, sebuah pernyataan memiliki dampak politik elektoral.

• Pasangan Bakal Calon Bawa Massa Saat Daftar, Dua Pekan Lagi Diprediksi Muncul Klaster Baru Covid-19

Tetapi, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekalahan atau kemenangan.

Kemenangan atau kekalahan dalam kontestasi politik elektoral disebabkan oleh banyak variabel.

Namun, wajar saja jika Mulyadi-Mukhni menghitung dampak risiko dari pernyataan Puan.

• Banyak Pasangan Bakal Calon Bawa Massa, Bawaslu Buka Opsi Rekomendasikan Tunda Pilkada 2020

"Tetapi di saat yang sama perlu dihitung risiko timbal baliknya."

"Dengan mengembalikan mandat ke PDIP, mereka berharap menambah dukungan dari pemilih, atau minimal pendukungnya tidak migrasi ke paslon lain," ulas Karyono.

Di waktu yang sama, lanjutnya, pasangan Mulyadi-Mukhni juga berpotensi kehilangan dukungan, setidaknya dari basis pemilih PDIP. Semua keputusan ada risikonya.

• Andi Arief Bilang Dukungan PDIP ke Mulyadi-Ali Mukhni Baru Lisan, Belum B1KWK

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan mengembalikan mandat ke PDIP lebih menguntungkan atau merugikan secara politik? Hal ini perlu dipetakan secara presisi.

Untuk mengetahui peta pergeseran pemilih, memerlukan data riset yang menguji seberapa besar pengaruh pernyataan Puan terhadap perubahan pilihan.