Gelar Latihan Perang Dekat Laut Cina Selatan, KSAL Pastikan Tak Ada Kaitannya dengan Konflik AS-Cina

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ribuan prajurit TNI AL menggelar latihan perang di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memastikan, latihan perang tersebut tidak ada hubungan dengan memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) dan Cina di kawasan Laut Cina Selatan.

Lokasi latihan perang personel TNI AL itu tidak jauh dari perbatasan Laut Cina Selatan yang kini menjadi konflik antara AS dan Cina.

• 6.051 Warga Positif di Bulan Juli, Anies Baswedan: Jakarta Tidak Tangani Covid-19 Setengah-setengah

"Oh tidak ada, itu latihan rutin kita. Kemarin sudah kita laksanakan di Surabaya. Kini giliran Kormada II."

"Waktunya saja yang disesuaikan dengan kondisi cuaca."

"Berikutnya nanti Koarmada III setelah Koarmada I," kata Yudo di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (26/7/2020).

• Bantu Modal Kerja, Jokowi Penasaran Pedagang Es Batu Bisa Dapat Omzet Rp 1 Juta per Hari

Dia mengatakan, latihan tersebut merupakan latihan rutin yang dilakukan oleh personel TNI AL.

Menurut Yudo, tahun lalu latihan perang tersebut juga dilakukan oleh Korps Marinir.

"Jadi enggak ada kaitannya itu. Kita latihan rutin di daerah. Yang mana pada 2018 yang lalu kita juga laksanakan," paparnya.

• Masih Yakin Harun Masiku Ada di Indonesia, KPK Belum Niat Ajukan Red Notice ke Interpol

Dalam latihan perang ini, terdapat 2.000 prajurit TNI yang diturunkan di daerah tersebut.

TNI AL juga mengerahkan 26 kapal perang dari berbagai jenis yang dimiliki Koarmada I.

Di antaranya, kapal latihan pengintaian, serangan anti-kapal permukaan, hingga serangan anti-kapal selam.

Indonesia Harus Bisa Ambil Keuntungan

Situasi di Laut Cina Selatan berpotensi semakin panas setelah Amerika Serikat memasang tiga kapal induk di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, tiga hari lalu, kedua armada perang dari Cina dan Amerika juga dikabarkan hanya berjarak 100 meter.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Indonesia harus berada di posisi netral.

• Novel Baswedan Ungkap Ada Saksi Kasus Penyiraman Air Keras Disuruh Hapus Foto Orang Mencurigakan

"Saya berpandangan bahwa posisi netral adalah posisi yang sangat baik."

"Kita bisa menyebut Indonesia sebagai gadis cantik, di mana menjadi rebutan antara dua penguasa besar."

"Kemudian, posisi Indonesia di ASEAN menjadi center, karena satu-satunya negara yang di ASEAN memiliki posisi yang cukup netral antara Amerika dan Cina," tutur Moeldoko saat Webinar PYC, Sabtu (20/6/2020).

• UPDATE 21 Juni 2020: 644 Pasien Positif Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet, di Pulau Galang 47 Orang

Mantan Panglima TNI tersebut juga menyarankan agar posisi tersebut dapat dipertahankan karena akan sangat menguntungkan.

"Apabila terjadi sesuatu di Laut Cina Selatan, maka kalau kita lihat kebutuhan logistik dalam sebuah pertempuran atau peperangan itu luar biasa besarnya."

"Untuk itu kita harus bisa mengambil keuntungan dari situasi itu."

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 21 Juni 2020: 18.404 Pasien Sembuh, 45.891 Positif, 2.465 Wafat

"Tetapi kita akan kehilangan kesempatan apabila kita pada posisi yang tidak netral," ungkapnya.

Untuk melihat dampak apa yang terjadi jika pecah perang di Laut Cina Selatan, Moeldoko menyebut harus ada analisi lebih dalam.

Kemudian menyoal investasi, posisi netral dari Indonesia diprediksi mampu menarik investor lebih banyak dari kedua belah pihak.

• Penyiram Air Keras Sempat Ditegur Tetangga Novel Baswedan Saat Mengintai Rumah Korban

"Kalau kita melihat dari posisi investasi, di antara Cina dan Amerika, posisi Indonesia ini akan menguntungkan."

"Manakala kita berada di tengah, di antara kedua negara ini, kita bisa mendapatkan investasi dari kedua-duanya," terang Moeldoko.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia tidak akan terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan.

• Jokowi Tak Jadi Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Soal Pemblokiran Internet di Papua, Ini Alasannya

Jika, lanjutnya, Amerika Serikat dan Cina beserta aliansinya melakukan perang terbuka di wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia tersebut.

Hal itu menjawab pertanyaan peserta diskusi terkait sikap Pemerintah Indonesia, apabila perang terbuka berlangsung di Laut Cina Selatan, menyusul situasi di wilayah tersebut yang kian meningkat belakangan ini.

• Apakah Indonesia Pakai Cara Herd Immunity untuk Atasi Covid-19? Ini Kata Jubir Jokowi

Hal itu disampaikan Dahnil dalam diskusi Forum Monitor Seri 4 yang diselenggarakan Monitor.id secara virtual, Kamis (18/6/2020).

"Kita kembali kepada undang-undang, tentu kita tak akan terlibat dalam konflik tersebut," kata Dahnil.

Selain karena pembukaan Undang-undang Dasar yang telah menegaskan sikap Indonesia dalam kancah dunia.

• Staf Khusus: Presiden Yakin Majelis Hakim akan Memutus Perkara Novel Baswedan Seadil-adilnya

Yakni, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dahnil juga menegaskan Indonesia sampai saat ini tidak memiliki pakta pertahanan dengan negara manapun.

Untuk itu, ia menegaskan sikap Indonesia dalam hal tersebut adalah bebas aktif.

• Kritik Pemerintah Tangani Covid-19, Rizal Ramli: Serba Tanggung, Akhirnya Survival of The Fittest

"Yang jelas, kita tidak akan jadi proksi, proksi manapun."

"Kita tidak punya keterkaitan dengan pakta pertahanan di manapun, dengan siapapun. Jadi kita bebas aktif terkait dengan itu," tutur Dahnil.

Dahnil juga mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina tidak membuat sikap Indonesia menjadi terikat.

• Warga Situbondo Klaim Temukan Obat Covid-19 dari Tempurung Kelapa, Pasien Bisa Sembuh dalam 3 Hari

Karena, Indonesia tidak memiliki pakta pertahanan dengan Cina atau negara manapun.

"Kalau ada misalnya yang katakan, kan kita banyak hubungan ekonomi yang besar dengan Cina? Tidak ada masalah."

"Itu kemudian tidak membuat kita terikat dan mengikat sikap kita harus ikut Cina dan atau Amerika," tegas Dahnil.

• Revisi UU Narkotika, Pengguna yang Dua Kali Ditangkap Bakal Direhabilitasi, Lebih dari Itu Dipidana

Dahnil menuturkan, Prabowo telah berupaya menjalin komunikasi dengan sejumlah Menteri Pertahanan di Asia Tenggara anggota ASEAN.

Agar, tidak menjadikan wilayah ASEAN sebagai medan perang dalam kaitan meningkatnya situasi keamanan di Laut Cina Selatan belakangan ini.

Dahnil mengatakan, upaya diplomasi pertahanan serupa juga tidak hanya dilakukan kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara anggota ASEAN.

• Aparat yang Panggil Warga Pengunggah Lelucon Gus Dur Ditegur, Begini Kisah Humor Tiga Polisi Jujur

Namun, juga dengan negara-negara yang tengah bersitegang di kawasan tersebut, yakni Cina dan Amerika.

Dahnil mengatakan, dalam upaya diplomasi pertahanan tersebut, pada intinya Prabowo mengajak negara-negara itu membangun collective security system (sistem keamanan kolektif) di kawasan Asia Tenggara.

"Jadi kita membangun solidaritas di satu sisi, di sisi lain kita juga memastikan pertahanan negara-negara itu kuat."

• PDIP: Semua Fraksi Setuju RUU HIP Inisiatif DPR, tapi di Publik Lepas Tangan dan Saling Menyalahkan

"Walaupun kita paham juga negara-negara kawasan punya keterkaitan dengan negara-negara yang sedang berkonflik."

"Tapi kita juga terus mengajak supaya jangan sampai kawasan kita itu jadi battle ground (medan perang)."

"Sehingga yang dibangun itu tadi, collective securty sistem," papar Dahnil.

• Sekjen MUI: Setelah RUU HIP, Omnibus Law Tidak Boleh Lolos Jadi Undang-undang

Dahnil mengatakan, dalam upaya diplomasi pertahanan tersebut, Indonesia tidak menggunakan sudut pandang balance of power atau keseimbangan kekuatan.

Karena, menurut Dahnil perspektif balance of power tersebut akan memunculkan persaingan kekuatan, bukan solidaritas dan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

"Beberapa hari ke depan juga beliau (Prabowo) akan bicara dengan banyak para Menteri Pertahanan itu, dalam rangka membangun collective security system."

• Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Dipangkas Rp 540 M Akibat Covid-19, Dua Jembatan Tetap Dibangun

"Jadi yang dibangun itu atmosfernya adalah solidaritas, yang dibangun itu adalah perdamaian," terang Dahnil.

Dahnil juga mengatakan, situasi pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini di satu sisi merupakan peliang bagi Indonesia untuk membangun solidaritas dengan negara lain, dan mencegah perang terjadi, khususnya di Laut Cina Selatan.

Satu di antara caranya, menurut Dahnil, adalah dengan memaksimalkan peran di Perserikatan Bangsa-bangsa dalam rangka penanganan terhadap Covid-19.

• Kuasa Hukum Sebut Abu Rara Tak Sengaja Tikam Wiranto, tapi Kebetulan Saja Ada Pejabat di Situ

"Yang jadi tantangan kita kan sebenarnya kita punya lembaga institusi yang bertugas menjaga perdamaian, salah satunya adalah PBB."

"Maka peran kita di PBB itu harus dimaksimalkan terus."

"Bahkan tadi saya sebutkan di awal bagaimana Kemenlu mendorong global solidarity terkait Covid-19 untuk membangun solidaritas."

"Itu juga dalam rangka membangun kesadaran dunia, kesadaran global, jangan sampai kemudian ketika kita dirundung oleh wabah, ditambah juga dengan perang," cetus Dahnil. (Igman Ibrahim)