RUU HIP

Sekjen MUI: Setelah RUU HIP, Omnibus Law Tidak Boleh Lolos Jadi Undang-undang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai ada RUU selain Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang perlu diwaspadai dan diawasi.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Henry Lopulalan
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al-Shuaibi didampingi Anwar Abbas (kanan), menggelar jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (13/11/2018). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai ada RUU selain Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang perlu diwaspadai dan diawasi.

RUU tersebut adalah yakni RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

"Dalam Omnibus Law, yang kita lihat dan khawatirkan juga tidak kalah hebatnya."

Doni Monardo: Protokol Kesehatan Harga Mati!

"Karena dari draf yang ada terlihat kecenderungan untuk menggeser semangat dan praktik pengelolaan ekonomi di negeri ini," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Jumat (19/6/2020).

Menurutnya, dalam Omnibus Law, pengelolaan ekonomi bakal bergeser dari yang semula mengedepankan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kepada sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang sangat mengedepankan kebebasan pasar.

"Sehingga sesuai dengan hukum alamnya, yang akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut tentu adalah yang paling kuat dan yang paling prima."

Jawab Pertanyaan Rano Karno, Gugus Tugas Bakal Bikin Film dan Sinetron Bertema Covid-19

"Dan itu adalah para pemilik modal," lanjut Anwar.

Hal tersebut, kata Anwar, membuat ekonomi di Indonesia nantinya hanya akan berputar dan dikuasai oleh segelintir orang yang kaya dan superkaya saja

"Rakyat banyak tentu hanya akan menjadi manusia-manusia yang tidak berdaya yang hidupnya, sangat tergantung kepada belas kasihan dari mereka," tuturnya.

Disiplin Masyarakat Masih Rendah, Doni Monardo: Kita Sekarang Harus Jadi Orang Cerewet

Anwar menyebut jangan sampai terjadi pengesahan untuk Omnibus Law.

Jika itu terjadi, maka akan lahir pengusaha-pengusaha yang justru bertolak belakang dari semangat memakmurkan rakyat dalam hal ekonomi.

"Ini tentu jelas tidak sesuai dan tidak sejalan dengan pandangan kita sebagai bangsa yang bertuhan dan berbudaya."

Pertanggungjawabkan Anggaran Penanganan Covid-19, Doni Monardo Persilakan KPK Sadap Handphonenya

"Untuk itu, Omnibus Law tidak boleh lolos menjadi UU tanpa disesuaikan terlebih dahulu dengan jiwa dan semangat dari Pancasila dan UUD 1945."

"Percuma pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kalau itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved