Pemerintahan Jokowi
Presiden Minta Laporan BPK Menjadi Parameter Perbaiki Diri Kelola Keuangan
Pemerintah pusat raih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas hasil kinerja pemerintah di tahun 2019
Di tengah upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya, kecepatan penggunaan anggaran yang diperoleh dari prosedur yang sederhana dan ringkas tersebut menjadi sangat krusial dan dirasakan manfaatnya.
• Kurangi Beban Anggaran, Jokowi Segera Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi
• Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Airin Pertanyakan Transparansi Anggaran Covid-19
"Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan," ucapnya.
"Sekali lagi, dibutuhkan langkah yang cepat, tepat, efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali," Presiden menambahkan.
Lebih jauh, Kepala Negara juga kembali mengingatkan bahwa saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa yang harus ditempuh pemerintah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/laporan-bpk-kinerja-pemerintah.jpg)