Pemerintahan Jokowi

Presiden Minta Laporan BPK Menjadi Parameter Perbaiki Diri Kelola Keuangan

Pemerintah pusat raih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas hasil kinerja pemerintah di tahun 2019

Biro Pers/Setpres - Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna masuki tempat acara panyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. 

Di tengah upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya, kecepatan penggunaan anggaran yang diperoleh dari prosedur yang sederhana dan ringkas tersebut menjadi sangat krusial dan dirasakan manfaatnya.

Kurangi Beban Anggaran, Jokowi Segera Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Airin Pertanyakan Transparansi Anggaran Covid-19

"Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan," ucapnya.

"Sekali lagi, dibutuhkan langkah yang cepat, tepat, efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali," Presiden menambahkan.

Lebih jauh, Kepala Negara juga kembali mengingatkan bahwa saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa yang harus ditempuh pemerintah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved