Breaking News:

MK Tolak Uji Materi Aturan Lampu Motor Nyala di Siang Hari, Begini Putusan Lengkapnya

Mereka mempertanyakan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor yang diatur dalam pasal 107 Ayat (2) UU LLAJ tersebut.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
Dok Biro Pers Istana
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengendarai motor baru berkelir hijau beraliran custom untuk berkeliling Kota Tangerang, Minggu (4/11/2018). Turut bersamanya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. 

Sementara, ketentuan untuk wajib menyalakan lampu bagi sepeda motor seperti termaktub dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ tentu memiliki alasan keamanan tersendiri.

Gugus Tugas Sarankan Status Darurat Diubah Jadi Ketahanan Kesehatan Masyarakat Saat New Normal

Siang hari situasi terang, sehingga setiap kendaraan dapat saja mengantisipasi kendaraan lain, termasuk kendaraan di belakangnya melalui kaca spion.

Namun, dengan ukuran dan bentuk sepeda motor yang mudah melakukan akselerasi di jalan dan bentuknya yang relatif lebih kecil, seringkali pengendara lain tidak bisa mengantisipasi keberadaan sepeda motor yang ada di belakang maupun dari depan, dengan jarak yang masih relatif jauh.

Dengan kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari, maka pengendara kendaraan lain di depan motor tersebut dengan mudah dapat mengantisipasi keberadaan sepeda motor yang ada di sekitarnya.

Di Gorontalo, Hand Sanitizer Dibuat dari Minuman Keras Cap Tikus karena Alkohol Susah Dicari

“Maka jelaslah dari Pasal 107 ayat (1) dengan Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ ada penekanan khusus terkait perbedaan pada keadaan gelap dan keadaan terang."

"Dalam keadaan gelap, semua pengendara kendaraan wajib menyalakan lampu utama."

"Ada pun pada keadaan terang hanya sepeda motorlah yang wajib menyalakan lampu utama."

Gugus Tugas: 60 Persen Daerah di Indonesia Masuk Zona Hijau Penyebaran Covid-19

"Dengan demikian, menurut Mahkamah, makna “siang hari” haruslah dilekatkan dengan keadaan pada saat hari sedang terang."

"Oleh karena itu, dalam konteks norma a quo tidak diperlukan pembagian pagi-siang-petang atau sore untuk memaknainya,” jelas Suhartoyo terhadap para pemohon yang mendalilkan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Sehubungan dengan permohonan para pemohon yang meminta agar frasa “siang hari” dimaknai sepanjang hari, Mahkamah berpandangan hal tersebut tidak bersesuaian dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon.

9 Pedagang Pasar Palmerah yang Positif Covid-19 Punya Penyakit Penyerta Atau Berusia Lanjut

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved