Breaking News:

BPJS Kesehatan

Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Mahasiswa Gugat UU Mahkamah Agung

"Presiden Jokowi telah mencederai marwah Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Perpres kenaikan BPJS yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung

Istimewa
Eliadi Hulu (kiri), mewakili para pemohon, menyerahkan berkas gugatan atas UU Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (2/6/2020). 

WARKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tertanggal 2 Juni 2020.

Permohonan tersebut diajukan oleh Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Mahasiswa Hukum Universitas Kristen Indonesia; Maulana Farras Ilmanhuda, Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya; dan Eliadi Hulu, Legal di salah satu perusahaan di Jakarta.

Dalam gugatannya, para pemohon menuntut kepastian hukum dari hasil putusan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tidak Sanggup Bayar Iuran, BPJS Kesehatan Persilakan Peserta Kelas I dan II Turun Kelas

Iuran BPJS Naik, Peserta BPJS Kesehatan Dijamin Tak Lagi Ditolak Rumah Sakit, Ini Kata Pihak Istana

MANTAN Ketua KPK Abraham Samad Serang Kebijakan Jokowi Naikkan BPJS: Lain Gatal Lain Digaruk

Para pemohon menyinggung Perpres No. 64 tahun 2020 yang dinilai tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Selain itu, para pemohon menilai bahwa penyebab dari pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Agung diundangkan kembali karena ketentuan pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum final sehingga pasal yang telah dibatalkan oleh MA boleh diundangkan kembali.

"Presiden Jokowi telah mencederai marwah Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Perpres kenaikan BPJS yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, " kata Eliadi, salah seorang pemohon, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Peduli Covid-19, BNI Syariah Salurkan Bantuan Paket APD Senilai Rp 100 Juta untuk RSKD Duren Sawit

UPDATE Corona Kamis 4 Juni, Jumlah Kasus Baru di Jakarta Kian Rendah, Hanya Bertambah 62 Orang

VIDEO: Kapolda Metro Jaya Sebut 24.439 Kendaraan Diminta Putar Balik Karena Tak Punya SIKM

Dalam uraiannya, para pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Agung dalam posisi dilematis, sehingga muatan pasal, ayat, dan/atau peraturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dapat diundangkan kembali dan dapat dibatalkan kembali secara berulang-ulang.

Iuran BPJS Kesehatan naik

Sebagai informasi, pada tanggal 5 Mei 2020 lalu Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut Iuran BPJS naik dari sebelumnya, yaitu kelas 3 sebesar Rp. 25.500, kelas 2 Sebesar Rp. 51.000 dan kelas 1 Sebesar Rp. 80.000 menjadi  kelas 3 Rp. 42.000, kelas 2 Rp. 100.000, dan kelas 1 Rp. 150.000.

Meskipun iuran bagi peserta PBPU dan peserta kelas 3 ada subsidi dari pemerintah, tetapi tetap hal ini akan memberatkan rakyat Indonesia.

Tuai polemik

Halaman
123
Penulis: Hironimus Rama
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved