Hadapi Developer Nakal, Warga Lebak Bulus Minta Perlindungan Hukum ke Komisi Yudisial

"Tidak ada bukti otentik kedua orang ini terlibat dalam proyek Aparthouse Emerald Lebak Bulus," ujarnya.

Dia curiga, cara-cara mengintimidasi warga kerap dilakukan oleh pihak pengembang ketika menghadapi penolakan warga. Christiawan menyatakan pihaknya memiliki bukti hal seperti ini telah dilakukan terhadap warga Depok, Jawa Barat beberapa tahun lalu.

Tak hanya menggugat ke PN Jaksel saja, Kunto Mulyono juga melaporkan warga ke Polres Jakarta Pusat.

Sedangkan pihak pengembang melaporkan warga ke Polres Depok.

"Mereka asal-asalan melapornya. Kok ke Polres Jakpus, lokasinya kan di Lebak Bulus, Jaksel. Terkesan melapor saja dulu, bikin shock therapy warga. Lembaga hukum jangan dipermainkan dong," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan memastikan warga tidak akan berubah sikap meski digugat dan dilaporkan.

Justru dengan adanya kasus ini membuat beberapa orang yang pernah dirugikan atau berurusan dengan pihak pengembang buka suara.

August Hamonangan menyatakan sudah beberapa warga di Jakarta dan sekitarnya bertemu dengan menyatakan akan buka suara membongkar borok Diamond Land beserta kroni-kroninya.

"Tinggal tunggu waktunya saja enggak lama lagi," kata August Hamonangan.

Mengomentari kejanggalan yang ditemukan di persidangan, August membenarkan.

Ditegaskannya, pada saat mediasi pihak Penggugat (Moos Nasution) tidak hadir, melainkan diwakili oleh kuasa hukumnya.

Padahal berpegangan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang mediasi di pengadilan yang tidak boleh diwakilkan.

Ia pun menanyakan alasan majelis hakim tetap melanjutkan persidangan setelah mediasi dinyatakan gagal.

"Ini prinsipel dan menunjukkan penghormatan kepada institusi pengadilan yang punya wibawa dan kewenangan dalam penegakan hukum. Baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak boleh diwakili. Berdasarkan fakta ini kami meminta Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan di PN Jaksel," ucap anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PSI ini.

Ia mengingatkan agar aduan warga Lebak Bulus secepatnya direspon Komisi Yudisial.

Karena sesuai dengan fungsinya, Komisi Yudisial dijelaskannya memiliki kewenangan untuk memantau dan menyelidiki kecurigaan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan tugas dan kewajiban di instansi pemerintah atau instansi peneggak hukum.