Cuti Bersama Lebaran Digeser ke 28-31 Desember 2020, Juga Berpeluang Dimajukan ke Juli

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, digeser ke tanggal 28-31 Desember 2020.

Langkah ini dilakukan untuk melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Dengan pertimbangan, ini paling aman untuk membuat prediksi dalam kaitannya dengan masalah wabah Covid-19," ujar Muhadjir Effendy melalui keterangan tertulis, Kamis (21/5/2020).

• UPDATE Kasus Covid-19 di Kota Depok 20 Mei 2020: 440 Pasien Positif, 111 Orang Sembuh, 22 Meninggal

Muhadjir Effendy mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada akhir Juni akan dilakukan evaluasi tentang kebijakan cuti bersama.

Apabila penularan Covid-19 di Indonesia sudah menurun, cuti bersama dapat digeser bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha.

"Bapak Presiden sudah memberikan catatan nanti pada akhir Juni akan diadakan pengkajian ulang."

• Jenuh di Rumah karena Pandemi Covid-19, Warga Perumahan Puri Pamulang Sulap Sungai Jadi Kolam Ikan

"Kalau memang Covid-19 sudah turun, sudah tidak mengancam, sangat dimungkinkan untuk memajukan libur cuti bersama berhimpitan dengan Hari Idul Adha, yaitu tanggal 31 Juli 2020," jelas Muhadjir Effendy.

Pelaksanaan cuti bersama ini dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Idul Adha, tergantung perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Staf Presiden Moeldoko mengkaji pengganti libur Lebaran 2020.

• UPDATE 20 Mei 2020: 4.575 Pasien Covid-19 di Indonesia Sembuh, 1.329 Diantaranya Warga Jakarta

Hal itu sebagai bagian dari pemberlakukan larangan mudik kepada masyarakat.

Ada dua opsi yang akan dikaji, yakni mengganti libur Lebaran dari akhir Mei ini ke Juli, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, atau diganti ke Desember. 

• Minta PSBB Dievaluasi, Jokowi: Yang Sudah Positif Covid-19 Saja Masih Bisa Lari dari Rumah Sakit

"Presiden memberikan arahan ke KSP untuk melakukan kajian."

"Ada dua opsi mengganti Hari Lebaran menjadi akhir Juli, Idul Adha, dan akhir Desember."

"Jadi masih ada dua waktu mengganti Hari Lebaran Idul Fitri ke Idul Adha dan akhir Desember," kata Doni Monardo dalam video conference, Senin (4/5/2020).

• Anies Baswedan Sebut Pendidikan Menentukan Respons Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu mengatakan, pemerintah tetap melarang masyarakat mudik untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Mantan Danjen Kopassus itu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik secara diam-diam.

"Perintah Presiden, tidak ada mudik, sekali lagi tidak ada mudik."

• Mahfud MD Wacanakan Relaksasi PSBB, PKS: Ini Kayaknya yang Stres Malah Pemerintah

"Oleh karena itu semuanya kita bisa menahan diri dan bersabar untuk tidak mudik terlebih dahulu."

"Kemudian juga, masyarakat diingatkan jangan mencuri-curi kesempatan."

"Sehingga, kalau ini masih dilakukan maka akan menimbulkan risiko bagi kampung halaman," ucapnya.

• Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Longgarkan PSBB, Achmad Yurianto Justru Bilang Sebaliknya

Karena, menurutnya kebiasaan masyarakat Indonesia bersalaman dan berpelukan saat Lebaran, berpotensi menularkan virus.

Karena, setiap orang berpotensi menjadi orang tanpa gejala (OTG) yang membawa virus.

"Dan ketika kita menyentuh saudara kita, kita malah menulari."

• Neta S Pane Bilang Nurhadi Terlacak 5 Kali Saat Salat Duha, Kuasa Hukum Minta Bukti Foto

"Dan apabila yang tertular adalah kelompok rentan dan memiliki penyakit penyerta, maka risiko terpapar dan terinfeksi, sakit ringan, sedang, bahkan bisa meninggal."

"Apabila kita sayang keluarga, untuk sementara ini tahan untuk tidak pulang dulu," cetusnya.

Bulan lalu, skenario pergantian libur Lebaran telah dibicarakan Presiden dan jajaran kabinetnya.

• Wasekjen Partai Demokrat: Masyarakat Stres Biaya Hidup Tidak Dijamin Negara, Bukan karena PSBB

Saat itu, skenarionya, libur Lebaran digeser ke akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, usulan pergantian libur nasional Hari Raya Idul Fitri masih dikaji pada tataran teknis.

"Mengenai liburan massal, ini juga lagi dihitung apakah tadi ada usulan, kita sedang menerjemahkan semua," kata Luhut dalam konferensi pers jarak jauh seusai rapat terbatas, Kamis (2/4/2020).

• KCI Bilang Tiga Penumpang KRL Bogor-Jakarta yang Positif Covid-19 Masuk Kategori Orang Tanpa Gejala

Luhut yang juga menjabat Plt Menteri Perhubungan mengatakan, pemerintah masih menghitung-hitung alternatif pergantian libur tersebut.

Termasuk, kemungkinan mengganti libur hari raya di akhir tahun.

"Nanti liburan ini mungkin diberikan lebih banyak di akhir tahun atau bagaimana, sedang dihitung."

• Polemik 500 TKA Asal Cina, Sekjen MUI Bilang Menaker Terjepit di Antara Dua Permintaan

"Kami sedang merumuskan teknis di bawah untuk pelaksanaan itu," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melarang masyarakat mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, karena adanya pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Kementerian Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan tersebut akan mulai berlaku pada Jumat (24/4/2020) mendatang.

• Satpol PP Bubarkan Pedagang Pasar Malam di Cengkareng yang Nekat Berjualan Saat PSBB

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak Hari Jumat tanggal 24 April 2020," kata Luhut dalam konferensi pers seusai rapat terbatas, Selasa (21/4/2020).

Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Itu mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tetap bersikeras mudik.

Sanksi tersebut sedang disiapkan dan akan diterapkan pada 7 Mei atau 13 hari setelah larangan mudik diterapkan.

• Tinjau Penerapan PSBB di Tangerang Raya, Gubernur Banten: Masyarakat Sadar Kesehatan

"Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap."

"Kalau bahasa keren militernya adalah bertahap, bertingkat, dan berlanjut."

"Saya ulangi, bertahap, bertingkat, dan berlanjut," katanya.

• Survei SMRC Sebut 41 Persen Warga Nilai Pemerintah Lambat Atasi Covid-19, Mardani Ali Sera Setuju

Menurut Luhut, pemerintah harus menyiapkan dengan matang aturan tersebut.

Oleh karena itu, pemberlakuan larangan tidak sekaligus dengan pemberlakuan sanksi.

"Jadi kita tidak ujuk-ujuk bikin begini, karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat," paparnya.

Berlaku Bagi Warga Jabodetabek, Daerah PSBB, dan Zona Merah

Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan mudik tersebut berlaku bagi warga yang tinggal di Jabodetabek.

Juga, daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan daerah yang masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.

"Jadi saya kira pemerintah daerah bisa mengatur di sana," terang Luhut.

• Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Anggap Pemerintah Menutupi Data dan Informasi Covid-19

Dengan adanya larangan mudik tersebut, nantinya tidak boleh ada lalu lintas orang keluar atau masuk ke Jabodetabek, daerah yang menerapkan PSBB, dan daerah yang masuk zona merah penyebaran Covid-19.

Larangan tersebut dikecualikan bagi kendaraan yang mengangkut logistik.

"Namun logistik masih dibenarkan," ucapnya.

• 473 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, Paling Banyak di Malaysia, 109 Orang Sembuh, 19 Meninggal

Pemerintah masih memperbolehkan lalu lintas orang di dalam kota yang memberlakukan larangan mudik tersebut.

Oleh karena itu, KRL akan tetap beroperasi selama larangan mudik tersebut diberlakukan.

"Namun diperbolehkan lalu lintas orang di dalam Jabotabek atau yang dikenal dengan aglomerasi."

• Sejumlah Perusahaan di Jakarta Timur Boleh Beroperasi Saat PSBB karena Alasan Ini

"Transportasi massal di dalam Jabotabek seperti KRL juga akan jalan."

"Kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang masyarakat mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

• Dua Pemuda Babak Belur Dikeroyok Massa Setelah Ambil 9 Kaleng Susu di Minimarket Tanpa Membayar

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa (21/4/2020).

"Pada hari ini saya ingin menyampaikan, mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden.

Larangan tersebut dilakukan karena masih tingginya angka masyarakat yang mudik di tengah pandemi Virus Corona.

• DAFTAR Lengkap 82 Lokasi Pemantauan Hilal Penetapan Awal Ramadan 1441 Hijriah, Jawa Tmur Terbanyak

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), masih ada 24 persen masyarakat yang mudik, meski sudah ada imbauan untuk tidak melakukannya.

"Dari hasil kajian di lapangan, pendalaman di lapangan, survei Kemenhub, bahwa yang tidak mudik 68 persen."

"Yang masih bersikeras mudik 24 persen, dan sudah terlanjur mudik 7 persen."

• Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Tembus 1,9 Juta Orang

"Masih ada angka yang sangat besar," katanya.

Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran kabinetnya menyiapkan larangan tersebut mulai dari aturan, hingga kompensasi bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik.

"Oleh sebab itu saya minta persiapan persiapan, tentang ini dipersiapkan," katanya.

• Masuk Kategori Industri Strategis Nasional, Dua Perusahaan di Kota Bekasi Tetap Beroperasi Saat PSBB

Presiden mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat agar tidak mudik. Mulai dari bantuan Sembako, hingga bantuan tunai.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako Jabodetabek, sembako sudah berjalan."

"Bantuan tunai sudah dikerjakan," paparnya. (Fahdi Fahlevi)