Wasekjen Partai Demokrat: Masyarakat Stres Biaya Hidup Tidak Dijamin Negara, Bukan karena PSBB

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut masyarakat stres karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wakil Sekretaris Partai Demokrat Irwan menilai logika Mahfud MD terlalu dibuat-buat dan keliru.

"Jikapun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB."

• Dua Jambret Gagal Rebut Handphone Warga Johar Baru, Ujung-ujungnya Babak Belur Dihakim Massa

"Tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," kata Irwan kepada Tribun, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Menurut Irwan, pemerintah sejak awal tidak pernah serius memerangi pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Hal tersebut terlihat dari langkah menggenjot wisatawan asing ke Indonesia, padahal virus tersebut sedang melanda Wuhan, Cina dan beberapa negara lainnya.

• Selfie Berlatar Makam Pasien Covid-19, Wali Kota Bekasi: Sayangi Diri Kita Sendiri

"Kemudian saat awal Maret ada yang positif, kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru PSBB, bukan karantina wilayah alias lockdown," ucap Irwan.

Ia menilai, status PSBB yang diterapkan pemerintah juga tidak jelas, dan terlihat kebijakan yang diambil lebih mementingkan ekonomi, dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia.

"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya."

• Covid-19 Masuk Kepulauan Seribu, Pulau Sebaru Diusulkan Jadi Tempat Observasi dan Isolasi Pasien

"Karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan sehingga tidak efektif," papar Irwan.

Anggota Komisi V DPR itu menyebut, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19, dan semuanya ingin ikuti anjuran pemerintah agar wabah tersebut segera berakhir di Indonesia.

"Tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat, mereka hanya peduli penyelamatan ekonomi."

• Tak Ingin Masyarakat Stres karena Terlalu Dikekang, Pemerintah Bakal Longgarkan Aturan PSBB

"TKA Cina terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi," tutur Irwan.

"Penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus."

"Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip herd immunity, pembiaran tanpa tes kesehatan yang jelas dan masif."

• BREAKING NEWS: Pasien Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 11.192 Orang, 1.876 Sembuh, 845 Meninggal