Kritik Pemerintah Pusat, Faisal Basri: Coronavirus Dilawan Dengan Permainan Kata-kata

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ekonom Senior Faisal Basri menanggapi berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan Virus Corona di Indonesia.

Seperti diketahui, sejumlah kebijakan pemerintah sejauh ini mendaapatkan kritikan keras lantaran dianggap tidak konsisten.

Dari waktu ke waktu, pernyataan jajaran pemerintah, baik menteri hingga presiden, kerap dibantah atau diralat sendiri.

Termasuk juga dengan wacana-wacana yang dilemparkan ke publik, yang menyebabkan kegaduhan di media sosial lantaran menyebabkan pro dan kontra.

• Sikapi Kondisi Bangsa, Amin Rais Bersiap Membahas Bukunya Berjudul Selamatkan Indonesia

• Anggap Jokowi Tak Konsisten Soal Penanganan Corona, Sohibul Iman: Satu Pentas Banyak Atraksi

Semisal soal aturan mudik, klaim tersedianya obat atau vaksin Virus Corona yang dikemudian hari disebut belum ada obat, aturan soal PSBB, wacana relaksasi PSBB, aturan pelaksanaan shalat Idul Fitri dan sebagainya.

Faisal Basri memberikan pernyataan menohok dengan menyebut bahwa pemerintah melawan virus corona ini dengan permainan kata-kata.

"Coronavirus dilawan oleh jajaran pemerintah pusat dengan permainan kata-kata. Siasat dan jurus yang luar biasa canggih, sampai-sampai tak ada satu negara pun yang kuasa menirunya," tulis Faisal Basri di akun Twitternya, dikutip Wartakotalive.com pada Rabu (20/5/2020) malam.

• Fadli Zon Sesalkan Pemindahan Habib Bahar ke Nusakambangan Tanpa Diketahui Keluarga dan Pengacara

• Curhat Belum Dapat THR, Pramugari Batik Air Bikin Petisi, Manajemen Akui Keuangan Perusahaan Sulit

Pernyataan Faisal Basri tersebut mendapat ribuan komentar dari warganet.

Mayoritas warganet juga mengaku bingung dengan langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk seringnya masing-masing jajaran tidak sinkron dalam memberikan kebijakan.

Akun @Beeb** menulis, "Sepertinya rakyat sengaja dibikin bingung utk menutupi Kelemahan & ketidak mampuan PemerintahPerpecahan sesama anak bangsa sengaja dilakukan

Agar sesama anak bangsa saling berantem
Sehingga lupa mengkritik Pemerintah
Jika Damai rakyat akan Bersatu
Ancaman bagi Pemerintah."

Akun @Idayu_*** menanggapi, "Soal NYAWA bermain kata sejak Januari.
Kebijakan tak pernah jelas+konsisten.
Lalu data kematian mau diumpetin &
itung ODP & PDP mau dikorting.
Itu topeng HerdImmunity=RakyatBalapanMati."

Solusi hadapi corona 

Ekonom Faisal Basri memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait meluasnya penyebaran virus korona.

Dalam akun Twitternya, Selasa (17/3/2020) dia menulis, mengumumkan situasi darurat perang melawan korona menjadi salah satu kunci menyelamatkan ekonomi nasional.

"Untuk menyelamatkan Indonesia, Presiden harus segera mengumumkan darurat perang melawan coronavirus. Itu juga kunci menyelamatkan ekonomi."

Faisal juga menyarankan kepada presiden agar menghentikan pembangunan ibukota baru, dan lebih berkonsentrasi untuk satu-padukan kekuatan bangsa.

"Hentikan pembangunan ibukota baru, tarik RUU Cipta Kerja. Satu-padukan segenap potensi kekuatan Bangsa."

Pertumbuhan melambat

Sebelumnya, pengusaha Sandiaga Uno sjuga  memprediksi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekira 4,3 persen hingga 4,5 persen karena terimbas wabah virus corona.

Sandi menjelaskan, semula timnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 4,9 persen, namun berubah tergantung sejauh mana dampak virus corona.

"Tergantung perkembangan daripada virus corona ini. Penanganannya seperti apa, UMKM harus kencangkan ikat pinggang," ujar Sandiaga di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Menurutnya, pemerintah harus segera lakukan kebijakan yang tetap bisa bikin ekonomi bergerak, terutama bagi sektor pariwisata, manufaktur, transportasi, dan konsumsi.

Sandi mengungkapkan, ada dua sektor yang 'kebal' hingga tidak terdampak adanya penyebaran virus corona di Indonesia.

 "Sektor yang relatif tidak terdampak pendidikan dan kesehatan. Saya baru pulang dari Singapura pesawat kosong, berdampak ke transportasi," katanya.

• Polemik Kedatangan WNA China di Kendari, Perekam Ditangkap, Iwan Sumule: Harusnya Terimakasih

• Beberapa Analisa Israel Diprediksi Picu Perang Dunia Ketiga, Kekuatan Militernya Amat Ditakuti Lawan

 Selain itu, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mayoritas masih ditopang konsumsi dengan porsi 50 persen, namun sayangnya ikut kena imbas corona.

 "Sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia 50 persen lebih di konsumsi akan terdampak. Ada disrupsi di suplai, masyarakat daya beli terganggu," kata Sandi.

Stimulus pemerintah

Pemerintah pada Jumat (14/3/2020) mengumumkan paket stimulus untuk menjaga kinerja perekonomian yang tengat tertekan akibat wabah virus corona (Covid-19).

Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada paket stimulus tahap II untuk mengurangi dampak virus corona ke perekonomian, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 22,9 triliun.

Jika ditambahkan dengan alokasi anggaran paket stimulus tahap I untuk industri pariwisata, perumahan dan bansos sebesar Rp 10,3 triliun maka keseluruhan anggaran pemerintah untuk meredam dampak corona sebesar Rp 33,2 triliun.

• Malas Bahas Soal Kandidat CEO Ibu Kota Baru, Fadli Zon: Mirip-mirip dengan Esemka

• Cegah Penularan Covid-19, MUI DKI Jakarta Sarankan Halalbihalal Melalui Telepon atau Sosial Media

• Digosipkan Dekat dengan Ibunda Raffi Ahmad, Sule: Kalau Sudah Jodoh Nggak Bisa Menolak

"Stimulus Rp 22,9 triliun, ditambah defisit Rp 125 triliun dan paket pertama Rp 10,2 triliun, total paket stimulus mencapai Rp 158,2 triliun," jelas dia dikutiip Warta Kota dari Kompas.com

Berikut adalah ringkasan paket stimulus pemerintah, dikutip dari Kompas.com:

1. Stimulus Fiskal

Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pemerintah menanggung PPh pasal 21 karyawan sebesar 100 persen atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp 200 juta per tahun pada sektor industri pengolahan/manufaktur.

Stimulus Fiskal Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pemerintah menanggung PPh pasal 21 karyawan sebesar 100 persen atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp 200 juta per tahun pada sektor industri pengolahan/manufaktur.

Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22

Impor Relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp8,15 triliun.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor).

• Sering Dipuji karena Dianggap Terlalu Cantik, Dokter Bebby Linn Beberkan Tip Tampil Menawan

Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Relaksasi diberikan melalui skema diskon PPh Pasal 25 sebesar 30 persen kepada 19 sektor tertentu. Hal tersebut berlaku baik untuk Wajib Pajak KITE dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp4,2 triliun.

Sebagaimana relaksasi PPh Pasal 22 Impor, melalui kebijakan ini diharapkan industri memperoleh ruang cashflow sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor). Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor.

• Sejarah Perbankan Nusantara Sampai Awal Abad ke-19, Bangsa-bangsa Eropa Punya Andil Besar

• Seramnya Lonceng Kematian dan Penjara Bawah Tanah di Gedung Bekas Balaikota Belanda di Jakarta

Relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp1,97 triliun.

Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir, sementara bagi para non-eksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp 5 miliar. Dengan adanya percepatan restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya.

2. Stimulus Non-Fiskal

Penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas). Hal itu dilakukan meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing. Dalam hal ini dokumen Health Certificate serta V-Legal tidak lagi menjadi dukumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir.

Implikasinya, terdapat pengurangan Lartas ekspor sebanyak 749 kode HS yang terdiri dari 443 kode HS pada komoditi ikan dan produk ikan dan 306 kode HS untuk produk industri kehutanan.

• Tak Punya Uang dan Terkatung-katung Usai Kena PHK, Rio Nekat Mudik ke Solo dengan Jalan Kaki

• Fadli Zon Sesalkan Pemindahan Habib Bahar ke Nusakambangan Tanpa Diketahui Keluarga dan Pengacara

• Pesona Tante Ernie Membuat Para Buaya Darat Mendekat, Mulai Artis, Fotografer hingga Pejabat

Penyederhanaan dan pengurangan jumlah lartas impor bahan baku.

Tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen.

Pada tahap awal akan diterapkan pada produk besi baja, baja paduan, dan produk turunannya yang selanjutnya akan diterapkan pula pada produk pangan strategis seperti garam industri, gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur.

Terkait dengan duplikasi peraturan impor, Pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan terutama pada komoditi: Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, serta Obat, Bahan Obat dan Makanan.

Percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders.

Pada prinsipnya, perusahaan dengan reputasi baik akan diberikan insentif tambahan dalam bentuk percepatan proses ekspor dan impor yakni: penerapan auto response dan auto approval untuk proses Lartas baik ekspor maupun impor serta penghapusan Laporan Surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan.

Hingga saat ini sudah ada 735 reputable traders yang terdiri dari 109 perusahaan AEO/Authrized Economic Operator dan 626 perusahaan yang tergolong MITA/Mitra Utama Kepabeanan.

• Proyeksi IHSG pekan ini, Meluasnya Wabah Corona Masih Jadi Ancaman Serius

• Apa Benar Pemerintahan Jokowi Bisa Jatuh Enam Bulan ke Depan? Salah Satunya Karena Virus Corona

Peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor dan pengawasan Lewat (NLE).

National Logistics Ecosystem (NLE) NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk dalam kegiatan ekspor/impor.

Roadmap NLE mencakup antara lain integrasi antara INSW, Inaport, Inatrade, CEISA, sistem trucking, sistem gudang, sistem transportasi, sistem terminal operator, dan lainnya.

Diharapkan dengan kehadiran NLE tersebut, dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan cara mengintegrasikan layanan pemerintah (G2G2B) dengan platform-platform logistik yang telah beroperasi (B2B).

• Sulit Lupakan Kenangan Indah, Luna Maya Blak-blakan Ariel NOAH Adalah Mantan Terindahnya

• Iuran BPJS Kesehatan Naik, Babe Haikal Usulkan Potong Gaji Presiden hingga Stop Pelatihan Online

• Puput Nastiti Devi Genap Berusia 23 Tahun, Ahok Beri Kejutan Indah: Saya Bersyukur Memiliki Kamu

3. Stimulus Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi dampak Corona, yang berisi tentang restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM.