40 Hari Hasil Tes Swab 8 Orang di Bekasi Tak Kunjung Keluar, Anies Kirim Tim, Satu Hari Selesai

"Ini berbeda dengan kejadian bencana alam, bahwa garda terdepan adalah tenaga medis.”

• BIN Gelar Rapid Test di Terowongan Kendal Menteng, yang Positif Langsung Diantar ke Wisma Atlet

“Tapi dalam Covid-19 ini, garis depan adalah kita semua."

"Kalau kita gagal mencegah dan jebol pertahanan (kesehatan) kita, jadi pasien lalu masuk garda belakang."

"Pertahanan terakhir kita adalah tenaga medis untuk revocery (pemulihan),” tambahnya.

• Koordinator MAKI Bakal Laporkan Harun Masiku ke Polisi Sebagai Orang Hilang

Berdasarkan catatannya, dokter spesialis paru-paru di Indonesia ada 800 orang.

Sementara, di Jakarta ada 200 orang dan merekalah yang menangani pasien Covid-19 di Jakarta.

“Jadi di Jakarta itu (dokter spesialis paru-paru) satu per empatnya dari semua spesialis paru di Indonesia,” ungkapnya.

• Hanafi Rais Mundur Bikin Kader yang Kecewa Berniat Dirikan PAN Reformasi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan, kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dalam mengangani Covid-19, naik hingga dua kali lipat.

Dahulu yang hanya 5.000 APD setiap hari, kini kebutuhannya menjadi 10.000 APD per hari.

“Di Jakarta konsumsi APD saat April itu 5.000 unit per hari."

• Gaji Dewan Pengawas Sampai Seratusan Juta, Pakar Hukum Bilang KPK Berubah Jadi Kantor Pencari Nafkah

"Dan hari ini sudah 10.000 per hari,” kata Anies Baswedan saat menerima bantuan dampak Covid-19 dari PT Repower Asia Tbk, Selasa (5/5/2020).

Oleh pemerintah, kegiatan itu dipublikasikan melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan menyebut pemerintah sudah harus memikirkan produksi APD secara masif.

• Terbitkan SE 4/2020, Doni Monardo: Saya Tegaskan Sekali Lagi, Mudik Dilarang, Titik!

Menurutnya, yang menjadi tantangan tidak hanya pada kemampuan menjahitnya, tapi kualitas bahan yang digunakan.

Kualitas harus diutamakan agar tenaga kesehatan dapat terlindungi dari penyakit Covid-19 saat menangani pasien.

“Jadi memang tantangan yang kami hadapi tidak kecil, karena itu semua bantuan memberikan manfaat."

• Tiga Wanita Penumpang KRL Asal Bekasi yang Positif Covid-19 Masuk Kategori Orang Tanpa Gejala

"Dan bagi kami tidak ada (bantuan) yang besar dan yang kecil.”

“Misalnya 10 bantuan APD itu menyelamatkan 10 tenaga medis, jadi tidak ada 10 APD yang dikasih lalu dibandingkan dengan (kebutuhan) 10.000 APD."

"Bila tidak ada itu (APD), tenaga medis akan kerepotan menangani pasien,” tambahnya.

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia; Pasien Sembuh Tembus 2.317 Orang, 12.438 Positif, 895 Wafat

Rp 5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dana penanganan Covid-19 hingga Rp 5 triliun lebih.

Dana itu dimasukan dalam pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

“Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19,” kata Anies berdasarkan keterangan yang diterima dari PPID DKI Jakarta pada Kamis (7/5/2020) malam.

Menurutnya, dana tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan, jumlahnya dapat juga ditambahkan.

Kata dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor.

• Ternyata jika ABK Meninggal di Kapal, Jenazahnya Dilarung ke Laut, Ini Penjelasannya dari Kemenhub

• Ferdian Paleka Belum Menyerahkan Diri, Polisi: Orangtua tetap Melindungi Anaknya

• YLKI: Kemenhub Longgarkan Larangan Mudik Lebaran Kebijakan Blunder, tidak Sejalan dengan Jokowi

Di antaranya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bantuan sosial).

“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua,” ujar Anies.

“Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta,” tambah Anies.

Dana yang dikucurkan ini naik sekitar Rp 2 triliun seperti yang diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri pada Jumat (3/4/2020) lalu.

Saat itu Edi memaparkan DKI menyiapkan dana untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 mencapai Rp 3,032 triliun.

• Crazy Rich Surabaya Tom Liwafa Beraksi lagi, Bagikan Dus Mie Isi Uang Jutaan, Sindir Ferdian Paleka

• Tak Kunjung Menyerahkan Diri, Polisi Siap Berikan Tindakan Tegas Youtuber Ferdian Paleka

Sampai April, anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp 1,032 triliun, dan akan ditambahkan Rp 2 trilun untuk digunakan sampai akhir Mei mendatang.

Anggaran tersebut merupakan anggaran riil, karena pengalokasian anggarannya telah ditandatangani berdasarkan aturan sejak 19 dan 26 Maret 2020.

Adapun dasar hukum alokasi anggaran tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Adapun alokasi anggaran tersebut berasal dari pemanfaatan BTT, penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah (PMD) khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E, penundaan pembelian tanah, pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai dan sebagainya.

Nantinya anggaran ini dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait dalam penanggulangan Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta warganya. Sebab DKI tak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga Jakarta.

Menurutnya, jumlah penerima bansos secara keseluruhan ada 4,7 juta kepala keluarga (KK). Awalnya 1,1 juta warga DKI ditanggung pemerintah daerah, sedangkan sisanya 3,6 juta warga lain ditanggung pemerintah pusat.

Namun lantaran DKI meminta 1,1 juta warganya ditanggung pemerintah pusat, sehingga total yang dibebankan kepada pemerintah pusat menjadi 4,7 juta KK.

“Kemarin dapat laporan dari pak Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta warga DKI,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (6/5/2020). (faf)