Larangan Mudik
YLKI: Kemenhub Longgarkan Larangan Mudik Lebaran Kebijakan Blunder, tidak Sejalan dengan Jokowi
"Sungguh ini merupakan kebijakan yang kontra produktif, bahkan blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya."
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut bahwa pelonggaran larangan mudik oelh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan kebijakan blunder.
Kebijakan tersebut juga tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa Mei 2020 curva Covid-19 harus turun
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan guna menahan laju persebaran virus corona, pemerintah telah melarang mudik Lebaran, sejak 24/04/2020 via Permenhub No. 25/2020.
Ini langkah yang patut diapresiasi.
• Video Viral Perampokan Pecah Kaca Mobil di Depok, Pelaku Keluarkan Senpi di Tengah Kepungan Warga
• Cuitan di Twitter Soal Anak AHY Dianggap Bullyan Denny Siregar Diminta Taubatan Nasuha
Mengingat persebaran virus corona makin meluas, bahkan epicentrumnya berpotensi pindah ke daerah.
Namun, larangan itu sepertinya hanya seumur jagung, karena Kemenhub akan merevisi Permenhub No. 25/2020 tersebut.
Yang intinya akan merelaksasi/melonggarkan larangan mudik, dan akan diberlakukan 07/04/2020.
"Sungguh ini merupakan kebijakan yang kontra produktif, bahkan blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya.
Ini artinya pemerintah tidak konsisten alias bermain api dengan upaya mengendalikan agar Covid -19 tidak makin mewabah ke daerah daerah," kata Tulus Abadi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (6/5/2020).
• Bertentangan dengan Jokowi, Menhub: Mudik dan Pulang Kampung itu Sama, Jangan Dikotomi
• Kisah Didi Kempot, Setiap ke Jakarta Selalu Pilih Kamar Hotel Ibis Menghadap ke Perempatan Slipi
• Didi Kempot dan Kakaknya Meninggal di Usia 53 Tahun, Ini Perbedaan Kisah Hidupnya
• Balas Aksi Ferdian Paleka, Crazy Rich Surabaya ini Bagikan Dus Mie Isi Uang Jutaan di Pinggir Jalan
Relaksasi larangan mudik, lanjutnya, berupa pengecualian untuk orang tertentu, praktik di lapangan akan sulit dikontrol, bahkan sangat berpotensi untuk disalahgunakan.
"Relaksasi larangan mudik ini juga tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Mei 2020 curva Covid-19 harus turun, bagaimana pun caranya. Lah, bagaimana mau turun jika kebijakan yang dilakukan tidak sejalan, seperti relaksasi larangan mudik tersebut," katanya.
Jangan sampai curva turun tetapi dipaksa turun dengan berbagai cara.
Padahal di lapangan kasusnya masih bertambah. Ingat, saat ini curva Covid-19 sedang menuju puncak.
"Sungguh tidak relevan merelaksasi larangan mudik Lebaran. Relaksasi akan relevan jika kurva sudah menurun, itu lun harus ekstra hati-hati," katanya.
Kemenhub Longgarkan Larangan Mudik Lebaran
kebijakan blunder
menhub tidak sejalan dengan jokowi
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi
YLKI
larangan mudik
Kemenhub
Presiden Jokowi
IPW Nilai Badan Intelkam Polri Tak Punya Konsep Penyekatan Pemudik |
![]() |
---|
Larangan Mudik Lebaran 2021, Ini Puncak Kepadatan Arus Balik di Terminal Kalideres |
![]() |
---|
Positif Covid-19 saat Tes Rapid di Pos Penyekatan Japek, Pasutri dari Subang Ini Melarikan Diri |
![]() |
---|
Hari Ini Masa Pengetatan Mudik Berakhir, Kakorlantas Polri: Tunggu Pemerintah Diperpanjang Tidaknya |
![]() |
---|
Warga Kalibaru yang Mudik Manfaatkan Layanan Antar Jemput Menuju Posko Rapid Test Antigen |
![]() |
---|