Banggar DPRD DKI Minta Menkeu Tidak Buat Gaduh Masyarakat

Taufik menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih dahulu memberikan bansos tersebut, ketimbang pemerintah pusat.

• Dianggap Bisa Jerat Siapa Saja Tanpa Alat Bukti Kuat, Kivlan Zen Uji Materi Undang-undang Darurat

“Ceritanya harus diluruskan dulu, dan sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos."

"Justru kami (DKI Jakarta) lebih dulu membagikan bansos,” ujar Taufik saat dimintai konfirmasi, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, Anies Baswedan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta justru paling siap menghadapi pandemi Covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

• Transportasi Massal Boleh Beroperasi Lagi ke Luar Daerah Mulai 7 Mei 2020 tapi Penumpangnya Khusus

Salah satu kebijakannya, selain menyalurkan bansos berupa sembako senilai Rp 149.500, Anies Baswedan telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih dahulu.

Anies Baswedan juga menyiapkan tempat istirahat bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Serta, membatasi jam operasional angkutan umum demi menekan potensi penularan virus dan sebagainya.

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

"Untuk pembagian bansos kami juga sudah siapkan anggaran Rp 700 miliar."

"Jadi di mana letaknya kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal bantuan bansos?” Tanya Taufik.

Taufik juga meminta pemerintah pusat tidak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki DKI.

• BIN Gelar Rapid Test di Terowongan Kendal Menteng, yang Positif Langsung Diantar ke Wisma Atlet

Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini tak mempersoalkan bila bansos disalurkan sebanyak dua kali dari daerah dan pusat dalam minggu yang berbeda.

“Justru yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga,” jelas Taufik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.

• Koordinator MAKI Bakal Laporkan Harun Masiku ke Polisi Sebagai Orang Hilang

Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk turut mengcover anggaran.

"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan mengcover 1,1 juta warganya."

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif