Kamis, 9 April 2026

Virus Corona Jabodetabek

Banggar DPRD DKI Minta Menkeu Tidak Buat Gaduh Masyarakat

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk tidak membuat gaduh masyarakat soal penyaluran bantuan

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Warta Kota
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif pada Jumat (8/5/2020) meminta kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk tidak membuat gaduh masyarakat soal penyaluran bantuan sosial di Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk tidak membuat gaduh masyarakat soal penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jakarta.

Seharusnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkolaborasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 di Jakarta.

“Saya berharap yang terhormat kepada Bu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) tidak membuat gaduh, ketika seluruh komponen bersatu bahu-membahu membantu kesulitan rakyat,” kata Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif pada Jumat (8/5/2020).

Perompak Somalia Dibantai Pasukan Elit Gabungan Kopassus, Denjaka, dan Kopaska, Ini Kisahnya

Syarif mengklaim, DKI telah menganggarkan duit Rp 373.750.000.000 untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta lebih warganya.

Dia menyayangkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tidak mampu menyalurkan bansos, padahal DKI lebih dulu memberikan bantuan itu kepada warganya dibanding pemerintah pusat.

“DKI menyalurkan bantuan itu pada hari Kamis (9/4/2020) atau sehari sebelum pelaksanaan PSBB dimulai,” jelas Syarif.

Ceramah Tuan Guru Bajang: Allah SWT Menjamin Persediaan Pangan Sebagaimana Kisah-kisah Terdahulu

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta warganya.

Sebab DKI tak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga Jakarta.

Menurutnya, jumlah penerima bansos secara keseluruhan ada 4,7 juta kepala keluarga (KK).

Suka Duka Suporter Rizky Kurniawan saat Away Dukung Persita Tangerang, Pernah Kecopetan di Surabaya

Awalnya 1,1 juta warga DKI ditanggung pemerintah daerah, sedangkan sisanya 3,6 juta warga lain ditanggung pemerintah pusat.

Namun lantaran DKI meminta 1,1 juta warganya ditanggung pemerintah pusat, sehingga total yang dibebankan kepada pemerintah pusat menjadi 4,7 juta KK.

“Kemarin dapat laporan dari pak Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta warga DKI,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (6/5/2020). (faf)

Geram Anies Baswedan Disebut Tak Punya Anggaran Bansos, Taufik: Justru Kami Lebih Dulu Membagikan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Mohamad Taufik berang atas ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI Jakarta tak memiliki anggaran bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta warganya.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved