Bakal Ada 6 Tahap Pemberian Bansos di Jabodetabek, 4 Kali Paket Sembako, 2 Kali Berbentuk Beras

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial bagi warga Jabodetabek ada yang berupa beras saja, tanpa bahan pangan lainnya.

Selama ini bantuan bagi warga Jabodetabek adalah sembako yang berisi berbagai macam barang senilai Rp 600 ribu.

"Presiden memerintahkan agar untuk bansos sembako Jabodetabek ini, dari 6 kali tahapan penyaluran itu, dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako."

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 5,032 Triliun dari Belanja Tidak Terduga untuk Tangani Covid-19

"Dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras," kata Juliari dalam video conference, Jumat (8/5/2020).

Nantinya bantuan dalam bentuk beras tersebut akan didistribusikan oleh Bulog.

Kementeriannya telah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk proses distribusi tersebut.

• Hampir Semua Rumah Sakit Layani Pasien Covid-19, Sistem Pelayanan dan Cashflow Terganggu

"Kementerian Sosial dengan Bulog sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya, sehingga nanti bisa total menjadi 6 tahapan penyaluran," tuturnya.

Terdapat kurang lebih 1,9 juta warga di Jabodetabek yang akan menerima bantuan sembako tersebut.

Rinciannya, 1,3 juta kepala keluarga di DKI dan 600 ribu warga Bodatebek.

• Tiga Tips Jusuf Kalla Selesaikan Pandemi Covid-19: Menghindar, Bertahan, dan Ikuti Aturan Pemerintah

"Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu, yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua."

"Dan hari ini kita mulai untuk bodetabek, untuk 600 ribu KK, dengan mekanisme yang sama pula."

"Yaitu dua kali penyaluran per bulan dan indeks 600 ribu," bebernya.

• Meski Bukan Peserta BPJS Atau JKN, WNI dan WNA di Indonesia Dijamin Dapat Pelayanan Covid-19

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.

Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk turut mengcover anggaran.

"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan mengcover 1,1 juta warganya."

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif