Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Berduit, DPRD Desak Kementerian Keuangan Lunasi DBH Rp 7,5 Triliun

"Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari.

• Pasien Positif di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 50 Orang dalam Sehari

Juliari menjelaskan, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam rapat terbatas, Juliari mengungkapkan Gubernur Anies Baswedan meminta bantuan Kemensos untuk meng-cover keluarga yang tidak dapat bansos sembako dari Pemprov DKI.

Namun nyatanya, data penerima bantuan yang diterima Kemensos sama dengan yang dimiliki Pemprov DKI.

• Ombudsman Ungkap Pasien Non Covid-19 Masih Harus Bayar Rapid Test di Rumah Sakit

"Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover keluarga yang tidak bisa di-cover oleh DKI."

"Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak memberikan data yang sama antara penerima bantuan sembako DKI dengan sembako Kemensos," ujarnya.

Kemensos, lanjut Juliari, akhirnya mengambil improvisasi kebijakan.

• Ketua Dewan Pengawas KPK Digaji Rp 104 Juta, Anggota Rp 97 Juta, Keluarga Juga Dikawal

Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata.

Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.

"Saya menginstruksikan agar bantuan-bantuan sembako tersebut."

• Dua Mobil Elf Disetop Petugas di Jakarta Utara, Belasan Penumpangnya Gagal Mudik

"Apabila pada saat diantar ke keluarga yang namanya ada, ditanyakan saja kepada keluarga tersebut, apabila ada tetangganya yang belum terima bantuan apa pun."

"Dari mana pun, apakah boleh dibagi sedikit?"

"Dan hampir semua keluarga yang mau membantu, menyanggupinya," bebernya. (*)