Jokowi Ungkap Masih Banyak Pihak Senang Impor Minyak karena Untungnya Gede dan Bisa Dibagi-bagi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melihat masih banyak pihak yang senang impor minyak, dibanding melakukan terobosan mengurangi pemakaian komoditas tersebut.

"Masih banyak yang seneng impor minyak. Gampang, menyelesaikan masalah dengan impor, itu paling mudah."

"Untungnya juga gede, bisa dibagi ke mana-mana (kalau impor)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

• Koruptor Dapat Grasi, ICW Bandingkan dengan Terpidana Kasus Narkotika yang Meninggal di Penjara

Instansi terkait, lanjutnya, harus memaksimalkan sumur-sumur minyak di berbagai daerah, bukan malah menggantungkan impor minyak dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kita juga miliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan."

"Kalau betul-betul kurang, baru impor, bukan menggantungkan terus pada impor," papar Jokowi.

• Jokowi Bilang UUD 1945 Tak Usah Diamandemen Jika Presiden Menjabat Tiga Periode dan Dipilih MPR

Jokowi melihat, sudah 30 tahun lebih tidak ada pembangunan kilang minyak baru.

Padahal, hal ini bermanfaat banyak, baik meningkatkan produsi minyak maupun produk turunannya.

"Petrochemical itu bisa langsung larinya ke mana-mana, masa kita masih impor petrokimia?"

• Tanggapi Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Ingin Tampar Muka Saya!

"Padahal kesempatan untuk membikin itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini yang mau kita selesaikan ini," beber Jokowi.

Program campuran biodiesel 20 persen dengan solar 80 persen (B20) hingga B50, jika dijalankan secara berkelanjutan, Jokowi yakin impor minyak bisa ditekan dan bisa menaikkan harga minyak kelapa sawit.

"Problem kita bertahun-tahun itu defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, tidak selesai-selesai karena kita tahu namanya impor migas (minyak dan gas) gede banget," paparnya.

• BREAKING NEWS: PN Depok Tolak Gugatan Perdata Korban First Travel, Majelis Hakim Beda Pendapat

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan proses pemilihan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurutnya, sebelum ditetapkan menjadi Komisaris Utama Pertamina, nama Ahok diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan anggota beberapa menteri terkait.

"Prosesnya panjang, kami lihat berbagai faktor dan kenapa diputuskan Pak Ahok?"

• BREAKING NEWS: Ahok Terima SK Jadi Komisaris Utama Pertamina