Humphrey Djemat Mengaku Tak Takut Ungkap Nama Calon Menteri yang Dipalak Parpol Rp 500 Miliar, tapi?

KETUA PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat, menanggapi tantangan yang ditujukan kepadanya.

Ia ditantang mengungkapkan nama calon menteri yang dipalak Rp 500 milliar oleh partai politik.

"Saya itu kan lawyer, kalau disebut namanya pun juga yang terjadi adalah kehebohan, ada penolakan-penolakan."

• Tak Cari Sensasi, Humphrey Djemat Tegaskan Calon Menteri Dipalak Parpol Rp 500 Miliar Benar Adanya

"Saya bukannya takut," ujarnya dalam diskusi Reformasi Dikorupsi vs Reformasi Partai, di Kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Humphrey Djemat menegaskan, tak ada manfaat menanggapi tantangan tersebut, apalagi mengabulkan permintaan untuk mengungkap nama calon menteri tersebut.

Baginya, respons yang datang secara bertubi-tubi dari masyarakat ini merupakan percikan, yang seharusnya menjadi perhatian bagi Presiden Jokowi.

• Politikus Gerindra Beberkan Kontribusi FPI untuk Negara, Minta Mendagri Jangan Persulit SKT

"Sekarang manfaatnya di mana? Tapi ini merupakan percikan sebenarnya bagi banyak pihak, termasuk juga Istana, termasuk juga Pak Jokowi."

"Tentu dia harus meneliti sekarang, walaupun tidak ada yang jadi menteri karena Rp 500 miliar," tuturnya.

Sikap responsif masyarakat menanggapi kabar tersebut, katanya, merupakan hal baik.

• Shin Tae-yong Lebih Pede, Luis Milla Tak Berani Targetkan RI Juara Piala AFF 2022, PSSI Pilih Siapa?

Sebab, dengan beredarnya kabar tersebut, masyarakat juga turut memberikan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran menteri di era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin lima tahun ke depan.

"Dengan begitu pengawasan terhadap anggaran kementerian harus lebih ketat."

"Kan kita enggak tahu, entah itu kader partai atau kader profesional, tapi kemungkinan terjadi penyimpangan kan bisa," paparnya.

• PA 212 Klaim Ada Pihak yang Ingin Gagalkan Reuni di Monas, Bus Sudah Dipanjar tiba-tiba Dibatalkan

"Ini sebenarnya membantu Jokowi, pernyataan yang saya kemukakan itu. Membantu Jokowi untuk mengawasi pembantu-pembantunya," tambahnya.

Humphrey Djemat mengatakan, perhatian masyarakat yang besar membuat jajaran menteri Jokowi menjadi lebih hati-hati.

Alasannya, para menteri juga tidak ingin dipandang sebagai titipan dari partai politik yang mengusung kehadirannya dalam kabinet Indonesia Maju.

• KPK Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu Saat Hari Anti Korupsi 9 Desember, Istana Tutup Pintu

"Pembantunya juga jadi lebih was-was. Kalau mereka tidak mau dicap bahwa ada titipan seperti ini."

"Sekarang kita mau mengambil bagaimana pernyataan itu jadi lebih sesuatu yang positif bagi kehidupan pemerintahan kita ini, itu saja sebenarnya tujuannya," terang Humphrey Djemat.

Sebelumnya, Humphrey Djemat menegaskan kabar ada calon menteri dipalak Rp 500 miliar oleh partai politik, bukanlah isapan jempol belaka.

• Prabowo Dipastikan Absen, GNPF dan FPI Usahakan Rizieq Shihab Hadiri Reuni 212

Dia meyakini apa yang terlontar dari mulutnya adalah kebenaran, terutama mengenai mahar Rp 500 miliar untuk kursi menteri.

"Kalau saya bicara, saya bukan cari sensasi. Saya tidak pernah mengutarakan sesuatu yang hanya untuk menarik perhatian."

• Menteri Agama Berniat Bantu Umrahkan Korban First Travel, Jaksa Agung: Uangnya dari Mana?

"Kalau saya ungkapkan itu, pasti itu benar," ujar Humphrey Djemat dalam diskusi Reformasi Dikorupsi vs Reformasi Partai, di Kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Humphrey Djemat menjelaskan, tujuan mengungkapkan mahar untuk kursi menteri, untuk mengubah keadaan yang mengedepankan proses transaksional jabatan strategis di dalam Istana Kepresidenan.

Meski begitu, apakah praktik demikian telah terjadi, Humphrey Djemat menegaskan hanya Tuhan yang tahu kebenarannya.

• Pengunggah Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Bakal Disanksi Ringan, DPRD DKI Apresiasi Sikap Kritis

Apa yang diungkapkannya soal mahar jabatan menteri, ia mengaku mengetahui fakta tersebut dari yang bersangkutan.

"Bahwasanya terjadi juga, katakanlah, praktik transaksional itu sudah sampai masuk ke Istana atau sudah dicoba masuk Istana, kemungkinan itu sudah terjadi, Wallahu a'lam."

"Tapi yang saya ungkapkan itu benar, karena orang itu yang bicara langsung sama saya," ungkapnya.

• Pemberian Grasi Dikritik, Stafsus Presiden: Teriak HAM tapi Berharap Terpidana Tersiksa Sampai Mati

Sebelumnya, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengungkapkan, ada calon menteri yang dimintai uang Rp 500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol).

Permintaan tersebut agar parpol itu mau menyokongnya sebagai menteri.

Humphrey Djemat menyebut, calon menteri itu profesional dari kalangan non-parpol.

• Panitia Janji Peserta Reuni 212 Bakal Bubarkan Diri dari Monas Pukul 09.30

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi."

"Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu."

"Tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengontribusi Rp 500 miliar," ungkap Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

• Tak Lagi Naik Motor, Novel Baswedan Kini Diantar Jemput Mobil Dinas KPK untuk Bekerja

Humphrey Djemat menolak mengungkapkan sosok calon menteri tersebut.

Dirinya hanya mengungkapkan permintaan parpol tersebut akhirnya ditolak oleh calon menteri itu.

Calon menteri itu menolak karena tidak memiliki uang.

• EMPAT Jenderal Ini Pegang Rekor Jabat Kapolda Paling Lama, IPW Khawatir Ganggu Pembinaan Karier

Selain itu, Humphrey Djemat mengungkapkan permintaan tersebut berlawanan dengan hati nurani calon menteri itu.

"Nah itu, karena dia memang orang profesional ya, itu tentu against daripada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau."

"Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh Presiden," papar Humphrey Djemat.

• Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, ACTA: Mantan Napi Bisa Seenaknya Jadi Pimpinan BUMN

Meski begitu, Humphrey Djemat mengatakan, tidak semua menteri dimintai uang Rp 500 miliar.

Namun, menurutnya hal ini menunjukkan buruknya integritas parpol di Indonesia.

"Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 m, jangan."

• Tujuh Rumah di Setu Tangerang Selatan Retak-retak, Warga Cemas Ambruk dan Longsor

"Tapi ada kejadian seperti itu, bagaimana parpol itu bisa melakukan rekrutmen atau pejabat baik kalau mentalitas integritasnya tidak ada," beber Humphrey Djemat.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baidowi menantang balik Humphrey Djemat untuk menyebut partai yang meminta uang tersebut.

• Rencana Penerapan ERP di Jalan Kalimalang Bekasi, Warga: Masa Mau ke Rumah Sendiri Harus Bayar?

"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya."

"Sehingga tidak menjadi fitnah politik," tutur Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (24/11/2019).

Baidowi memastikan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Penerapan Jalan Berbayar di Kalimalang Bukan Tahun Depan, Harus Lewati Empat Tahapan Ini

Sehingga, tidak mungkin parpol meminta uang kepada calon menteri.

Dirinya juga menilai tidak mungkin menteri dapat memberi uang Rp 500 miliar dengan gaji yang diterima.

"Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo," ucap Baidowi.

• Dituduh Lindungi Ahok oleh Marwan Batubara, KPK Bilang Begini

"Lagian ngitung isu Rp 500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya?"

"Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," ulas Baidowi. (Lusius Genik)