Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, ACTA: Mantan Napi Bisa Seenaknya Jadi Pimpinan BUMN

PENUNJUKAN Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, menuai pro-kontra.

Salah satu kecaman keras disuarakan oleh Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin.

Novel yang juga pelapor Ahok dalam kasus penodaan agama pada 2017 lalu menyatakan, pihaknya keberatan dengan penunjukan Ahok sebagai pimpinan baru Pertamina.

• KRONOLOGI Siswa SMA Tusuk Guru karena Cinta Tak Direspons, Ternyata Alami Gangguan Jiwa

Ia menyebut, penunjukkan Ahok menjadi bukti Indonesia tengah krisis kepemimpinan.

"Buat saya sebagai wakil ketua ACTA yang melaporkan pertama Ahok dalam kasus penistaan agama, tentu saja saya pribadi melihat memang negara ini sudah krisis dan darurat kepemimpinan."

"Dari paling atas sampai ke BUMN dan terus bisa sampai ke bawah lagi," kata Novel kepada Tribunnews, Sabtu (23/11/2019).

• Tak Setuju BNN Dibubarkan, Moeldoko: Yang Terpenting Ada Penguatan, Bukan Pembubaran

Padahal, kata dia, posisi yang akan dijabat oleh Ahok harus diisi oleh anak terbaik bangsa.

Sebaliknya, ia menyinggung apakah mantan napi diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan strategis BUMN?

"Padahal untuk menjadi ASN itu harus yang terbaik, maka dibuat dengan cara diseleksi ketat, karena sebagai abdi negara termasuk SKCK."

• Dua Suporter Indonesia Dikeroyok Fans Malaysia, Tiga Orang Ditahan, Tak Ada yang Ditikam

"Bahkan tidak sampai di situ saja, juga dididik kedisiplinan dan budi pekerti, karena nanti terjun ke masyarakat menjadi pelayan masyarakat."

"Tapi ini mantan napi yang diduga sebagai residivis, dan masih banyak diduga terlibat tindak pidana korupsi."

"Bisa seenaknya menjadi pemimimpin strategis di BUMN yang juga milik rakyat Indonesia," sambungnya.

• Wacana Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi Tiga Periode Dilontarkan Pertama Kali oleh Fraksi NasDem

Ia juga mempertanyakan ihwal kenapa Ahok seolah dipaksakan menjabat pimpinan BUMN di tengah penolakan yang besar di masyarakat.

"Kenapa Ahok sangat dipaksakan? Karena patut diduga untuk menutupi borok rezim ini."

"Berkenaan kasus dugaan korupsinya yang bisa saja melibatkan petinggi negara ini."

• BREAKING NEWS: Anies Baswedan Terbitkan Pergub Jalur Sepeda, Pelanggar Bisa Langsung Ditindak