Mahfud MD Ungkap Veronica Koman Punya Utang, Pemerintah Indonesia Bakal Tagih

"Itu hukum perdata biasa, silakan saja kalau orang mau ramai, karena masalah itu biasanya dibawa ke ranah politik.”

“Kalau pun dibawa ke ranah pidana dan ditetapkan daftar pencarian orang pun bisa, karena dia menyebarkan provokasi dan separatisme serta berita bohong."

"Dia harus bertanggung jawab karena dia masih orang Indonesia,” tegas Mahfud MD.

• Jadi Target Teroris, Pengamat Intelijen Sarankan Polisi Ubah Penampilan

Sebelumnya, Polda Jawa Timur menyiapkan permintaan surat red notice terhadap penangkapan pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Veronica Koman.

Permintaan surat red notice tersebut bersamaan dengan dimasukkannya Veronica Koman dalam Daftar Pencarian Polisi (DPO).

"Kami sudah mengeluarkan DPO dan surat untuk permintaan red notice," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan di Polda Jatim, Jumat (20/9/2019).

• BREAKING NEWS: Tak Acuhkan PBB, Polda Jatim Terbitkan DPO Atas Nama Veronica Koman

Permohonan surat red notice ke Interpol tersebut guna memburu Veronica Koman.

Luki mengatakan, pihak hubinter melalui Interpol sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI tentang komunikasi Veronica Koman.

"Saya mendapat kabar, Veronica sudah ada komunikasi langsung dengan pihak KBRI."

• Adik Imam Nahrawi Sebut KPK Zalim dan Politis, Ini Kata Laode M Syarif

"Isi komunikasinya kami tidak tahu, tapi sudah ada komunikasi," ujar Luki.

Terkait keberadaan Veronica Koman, polisi menyebut masih berada di Australia.

"Nanti akan dirapatkan surat permohonan (red notice) dari kami. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas," tegas Luki.

• Siapa yang akan Mengatur Kendali Penegakan Hukum di KPK? Dewan Pengawas Atau Pimpinan?

Sebelumnya, Polda Jatim memasukkan Veronica Koman dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa tahap gelar perkara dan upaya paksa terhadap pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini.

"Kami setelah melakukan gelar perkara dan mengeluarkan DPO."

• Transportasi Massal di Ibu Kota Baru Bakal Pakai Kereta Tanpa Rel