red notice

Index A-Z

Interpol Duga Harun Masiku Sembunyi di Negara Anggota ASEAN Atau Asia Pasifik

Amur mengungkapkan, beberapa negara anggota Interpol sudah merespons red notice terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Rabu, 11 Agustus 2021
Keberadaan Harun Masiku Masih Misterius Meski Beberapa Negara Sudah Merespons Red Notice

Beberapa negara anggota Interpol sudah merespons red notice terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Rabu, 11 Agustus 2021
Sebulan Sebar Nama ke 194 Negara, Interpol Belum Deteksi Keberadaan Harun Masiku

Amur menyampaikan, keberadaan eks politikus PDIP tersebut masih terus dilacak, sejak Interpol menerbitkan red notice.

Selasa, 10 Agustus 2021
Beda dari KPK, Interpol Bilang Penyidik yang Minta Red Notice Harun Masiku Tak Dipajang di Website

Menurutnya, nama Harun Masiku tetap masuk dalam jaringan interpol yang disebar ke 194 negara, meskipun tidak masuk situs resmi interpol.

Selasa, 10 Agustus 2021
Nama Harun Masiku Tak Muncul di Laman Interpol, KPK: Harus Ada Permintaan dari Negara Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan NCB Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku.

Senin, 9 Agustus 2021
ICW Nilai Red Notice Harun Masiku Cuma Upaya KPK Redam Kritik tapi Tak Berhasil

Sejak awal proses penanganan perkara, ICW sudah menduga pimpinan KPK terkesan enggan dan takut membongkar tuntas skandal suap PAW anggota DPR.

Senin, 2 Agustus 2021
KPK Ingatkan Lagi Pihak yang Sengaja Sembunyikan Buronan Harun Masiku Bisa Dipenjara 12 Tahun

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), diatur ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Senin, 2 Agustus 2021
Harun Masiku Diyakini Ada di Indonesia, Penerbitan Red Notice Dinilai Sangat Terlambat

Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta NCB Interpol.

Sabtu, 31 Juli 2021
Interpol Sudah Terbitkan Red Notice, KPK Berharap Bisa Segera Tangkap Harun Masiku

Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta NCB Interpol.

Jumat, 30 Juli 2021
Harun Masiku Ada di Indonesia Atau Luar Negeri? Polri Mengaku Belum Tahu

Polri, kata Rusdi, hanya dalam kapasitas membantu KPK mencari Harun Masiku.

Selasa, 8 Juni 2021
Setelah Setahun Lebih Harun Masiku Buron, KPK Akhirnya Minta Interpol Terbitkan Red Notice

KPK sebelumnya telah lebih dahulu memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 17 Januari 2020.

Kamis, 3 Juni 2021
Mengaku Dikriminalisasi, Irjen Napoleon Bonaparte Diminta Ungkap Siapa Pihak yang Ia Tuduh

Apalagi, tambah Saor, pangkat Napoleon di Polri bukan sembarangan, yakni Inspektur Jenderal alias bintang dua.

Rabu, 24 Februari 2021
Tanggapi Pleidoi Napoleon, Yasonna Laoly: Pencekalan Atas Permintaan Aparat, Bukan Suka-suka Kita

Politikus PDIP itu pun memberikan penjelasan mengenai prosedur tetap (protap) di Imigrasi.

Selasa, 23 Februari 2021
Irjen Napoleon Bonaparte: Penghapusan Nama Djoko Tjandra Kewenangan Menkumham Atau Dirjen Imigrasi

Sehingga, kata Napoleon, terhapusnya nama Djoko Tjandra bukan lagi tanggung jawab dirinya yang memang tak punya kewenangan tersebut.

Selasa, 23 Februari 2021
Irjen Napoleon Bonaparte Bilang Langkah Cepat Polri Usut Kasus Djoko Tjandra Bikin Publik Curiga

Napoleon menyebut tindakan cepat polisi mengusut perkara Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, tak berdampak pada kepuasan masyarakat.

Selasa, 23 Februari 2021
Irjen Napoleon Bonaparte: Saya Korban Kriminalisasi Melalui Media Sosial yang Memicu Malapraktik

Ia menjelaskan, bentuk kriminalisasi dan malapraktik yang menimpa dirinya berangkat dari penegakan hukum yang terkesan tak berdasar.

Senin, 22 Februari 2021
Bacakan Pleidoi, Irjen Napoleon Bonaparte Bilang Pembuktian JPU Sia-sia

Napoleon juga mengatakan, surat-surat NCB Polri yang digunakan jaksa sebagai dasar pembuktian, sia-sia.

Senin, 22 Februari 2021
Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nilai JPU Cuma Copy Paste Dakwaan

Napoleon dinilai tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme.

Selasa, 16 Februari 2021
Napoleon Perintahkan Anak Buahnya Perpanjang Red Notice Djoko Tjandra tapi Gagal karena Hal Ini

Oka mengaku pernah diperintah atasannya itu untuk menerbitkan surat permohonan pengajuan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra.

Senin, 14 Desember 2020
Tema Mata Najwa 11 November Lanjutan Cerita Djoko Tjandra Disiarkan Langsung di Trans 7

Mata Najwa malam ini akan mengangkat tema kasus Djoko Tjandra dengan judul 'Lanjutan Cerita Djoko Tjandra'.

Rabu, 11 November 2020

1 2 Next

berita TERKINI

Bangga Bisa Bongkar Kasus Rafael Alun dan Ferdy Sambo, Mahfud MD: Bukan untuk Pencitraan di Pilpres

13 menit lalu
Untung Cuma Rp 5 Miliar, DPRD DKI Minta Jakpro Tak Jual Pencitraan pada Publik soal Formula E

17 menit lalu
Belum Genap Seminggu Diluncurkan, Lagu Terbaru Happy Asmara "Shopee Maszeh" Langsung Viral!

17 menit lalu
Kisah Sukses Willyando Denma Bangun Bisnis Digital, Terapkan Pesan Orangtua Soal Ilmu Padi

24 menit lalu
Inilah Rangkaian Acara Perayaan Waisak 2023 di Candi Borobudur, Ada Festival Lampion

26 menit lalu

TAG

red notice

Amur mengungkapkan, beberapa negara anggota Interpol sudah merespons red notice terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Beberapa negara anggota Interpol sudah merespons red notice terhadap buronan KPK Harun Masiku.

Amur menyampaikan, keberadaan eks politikus PDIP tersebut masih terus dilacak, sejak Interpol menerbitkan red notice.

Menurutnya, nama Harun Masiku tetap masuk dalam jaringan interpol yang disebar ke 194 negara, meskipun tidak masuk situs resmi interpol.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan NCB Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku.

Sejak awal proses penanganan perkara, ICW sudah menduga pimpinan KPK terkesan enggan dan takut membongkar tuntas skandal suap PAW anggota DPR.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), diatur ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta NCB Interpol.

Upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta NCB Interpol.

Polri, kata Rusdi, hanya dalam kapasitas membantu KPK mencari Harun Masiku.

KPK sebelumnya telah lebih dahulu memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 17 Januari 2020.

Apalagi, tambah Saor, pangkat Napoleon di Polri bukan sembarangan, yakni Inspektur Jenderal alias bintang dua.

Politikus PDIP itu pun memberikan penjelasan mengenai prosedur tetap (protap) di Imigrasi.

Sehingga, kata Napoleon, terhapusnya nama Djoko Tjandra bukan lagi tanggung jawab dirinya yang memang tak punya kewenangan tersebut.

Napoleon menyebut tindakan cepat polisi mengusut perkara Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, tak berdampak pada kepuasan masyarakat.

Ia menjelaskan, bentuk kriminalisasi dan malapraktik yang menimpa dirinya berangkat dari penegakan hukum yang terkesan tak berdasar.

Napoleon juga mengatakan, surat-surat NCB Polri yang digunakan jaksa sebagai dasar pembuktian, sia-sia.

Napoleon dinilai tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme.

Oka mengaku pernah diperintah atasannya itu untuk menerbitkan surat permohonan pengajuan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra.

Mata Najwa malam ini akan mengangkat tema kasus Djoko Tjandra dengan judul 'Lanjutan Cerita Djoko Tjandra'.

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved