Ada Daerah Tak Berpenghuni tapi Dapat Dana Desa, Ini yang Bakal Dilakukan Sri Mulyani

Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Antara
Menter Keuangan Sri Mulyani berada di belakang kemudi mobil listrik Toyota Prius Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (24/7/2019). 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajek dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

KPK Konfirmasi Tak Ciduk Bupati Lampung Tengah, Warga: Masa Iya Mau Dua Kali?

Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat, yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

Bobot Imam Nahrawi Naik 3 Kilogram Sejak Ditahan di Rutan KPK

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar-daerah Jawa dan luar Jawa," paparnya.

Sri Mulyani lantas menyatakan akan mengajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menangani desa 'bodong' yang terima anggaran pemerintah, padahal tidak ada penduduknya.

Sri Mulyani mengatakan, penangangan bersama Mendagri Tito Karnavian dari sisi pihak yang melakukan pencatatan desa baru tersebut.

Divonis Bebas, Sofyan Basir: Allah Kasih yang Terbaik Buat Saya

"Kami pasti akan terus melihat, berkoordinasi dengan Mendagri untuk menginventarisasi," ujarnya.

Fenomena desa 'bodong' ini diketahui Sri Mulyani belum lama ini, setelah mendapat laporan ada dana desa yang mengalir ke desa yang baru dibuat.

"Karena kemarin kami mendengar dari salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang baru saja dibuat," paparnya.

Pengadaan Lem Aibon Pemprov DKI Sampai Rp 82 Miliar, Ketua KPK Duga Kesalahan Terjadi di Tahap Ini

Karena itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, proses pembentukan desa baru harus ditelaah lebih lanjut prosesnya dan siapa yang mendaftarkan.

"Jadi kita akan terus lihat karena sebenarnya ada mekanisme pembentukan desa, identifikasi siapa pengurusnya. Kita akan melihat seluruh prosedurnya," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dana desa yang dikucurkan pemerintah sejak empat tahun lalu hingga saat ini, mampu mengentaskan kemiskinan sebanyak 1,2 juta orang.

KRONOLOGI Empat Oknum Polisi Culik dan Peras Warga Inggris, Minta Tembusan 1 Juta Dolar AS

Jokowi menjelaskan, dana desa pertama dikucurkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun, dan kemudian setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga total mencapai Rp 187 triliun.

"Tahun depan ditambah menjadi Rp 70 triliun, ada penambahan Rp 10 triliun."

"Artinya pemerintah memberikan perhatian besar ke desa."

Baca: Kata Jusuf Kalla, Menteng dan Kebayoran Baru Tak Bakal Dapat Dana Kelurahan

"Tadi Pak Mendes melaporkan kemiskinan turun dua kali lipat dari kota, sebanyak 1,2 juta orang," ucap Jokowi‎ saat Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa‎ di Tangerang, Minggu (‎4/11/2018).

Menurut Jokowi, adanya dana desa juga turut menurunkan angka stunting atau anak mengalami pertumbuhan tidak wajar di pedesaan, dari 37 persen menjadi 30 persen pada saat ini.

‎"Lalu, berapa kilometer jalan di desa dibangun, berapa embung dibangun, sanitasi dibangun, posyandu di bangun, jembatan kecil dibangun? Banyak sekali," papar Jokowi.

Divonis Bebas, Sofyan Basir Termenung, Bingung, Tersandung, Lalu Menangis

Berdasarkan catatan yang diterima Jokowi, dana desa telah mampu membangun 95 ribu kilometer jalan di pedesaan, 914 jembatan kecil, dan 22 ribu akses air bersih.

"Saya kalau ke daerah, saya cek betul, bagaimana perkembangan, 14 ribu PAUD dibangun, pasar kecil di desa sebanyak 3.100 dibangun."

Oleh karena itu dampingi dana desa terus, sehingga penggunaannya tepat sasaran," papar Jokowi. 

Hakim Bebaskan Sofyan Basir, Begini Respons KPK

Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh.

“Sampai saat ini sudah Rp 187 triliun (dana desa yang dikucurkan)."

 Purnawirawan Angkatan Darat Sarankan Penanganan GSB OPM Diserahkan kepada TNI

"Untuk itu dana desa harus tepat sasaran sesuai kebutuhan di desa dan kampung-kampung,” kata Presiden di Gedung Serbaguna Academic Activity Center Prof Dr Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, kemarin.

Kepala Negara yang pada kesempatan ini didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga mempersilakan para perangkat desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti embung, jalan, jembatan, hingga fasilitas sosial seperti posyandu.

“Pastikan bahwa yang kita bangun itu memiliki manfaat besar bagi rakyat kita yang ada di kampung. Jangan sampai bangun sesuatu tapi tak bermanfaat,” tegasnya.

 ICW Sarankan Jokowi Lakukan Tiga Hal Ini untuk Tuntaskan Kasus Korupsi Soeharto

Jokowi juga menjelaskan bahwa tujuan dari program dana desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa, sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang.

Menurutnya, sebelumnya perputaran uang lebih banyak beredar di kota, di mana 60 persennya beredar di Jakarta.

“Dana desa kita berikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung. Oleh sebab itu, kalau bangun irigasi, jalan, yang namanya beli pasir, beli di desa itu."

BREAKING NEWS: Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir Divonis Bebas

"Kalau enggak ada, beli di desa sebelah. Kalau enggak ada, beli di kecamatan. Jangan beri kesempatan uang itu beredar di Jakarta,” tuturnya.

Sejak dana desa digulirkan tahun 2015 hingga Agustus 2018, Presiden menyebutkan beberapa capaian dalam segi infrastruktur.

Antara lain, jalan desa yang dibangun sepanjang 158 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 1,02 juta meter. Selain itu, telah dibangun juga sebanyak 48.600 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Saat Dibeli Cuma Rp 500 Ribu, Sekarang Segini Harga Opelet Si Doel

“Artinya dana desa betul-betul mengubah wajah desa jadi lebih baik. Jadi saya berharap agar kerja sama antara pendamping dengan penerima dana desa harus sambung."

"Jangan sampai ndak sambung. Libatkan masyarakat, bermusyawarah dalam penggunaan dana desa,” paparnya. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved