APBD DKI
Ahok BTP: Justru e-Budgeting Ungkap Pembelian Lem Aibon dan Pulpen
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
lihat foto
Sistem itu, katanya, sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.
• Kekurangan BLANGKO, Disdukcapil Kabupaten Bekasi Minta Maaf ke Warga Pencetakan e-KTP Lambat
Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.
"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI, bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).
Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan baik selama dia memimpin ibu kota.
• Kuliner LANGKA: Koki Thailand Ubah Cacing Sutera Jadi Es Krim Vanila Santapan Lezat
Sistem, katanya, jadi bermasalah karena yang menginput data berniat memanipulasi anggaran.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling."
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.
• BERKAS Kasus Pembunuhan Berencana Atas Ayah dan Anak di Lebak Bulus, Dilimpahkan ke Jaksa
Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting."
"Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.
• Pengamat: Hanya Mahasiswa yang Bisa Redupkan Isu Populisme Agama
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran, selalu terjadi setiap tahun.
Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.
Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
• Bayi Hasil Aborsi Ditemukan di Pondok Aren, Polisi Masih Buru Orangtuanya
Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari Ahok.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, sistem digital tersebut tidak pintar (smart).
