Breaking News:

APBD DKI

Ahok BTP: Justru e-Budgeting Ungkap Pembelian Lem Aibon dan Pulpen

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Foto dokumentasi: Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pusat, Kamis (20/4/2017).(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG) 

“Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi."

"Dia juga bisa menguji, ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual."

"Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat menanggapi adanya usulan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Ganjar Pranowo Bebaskan Warga Gangguan Jiwa yang Dipasung Keluarganya

Kata Anies Baswedan, sebetulnya sistem tersebut digunakan di era gubernur sebelumnya.

Bahkan, beberapa waktu lalu Anies Baswedan menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas mencapai Rp 1,6 triliun.

Namun, Anies Baswedan tidak mencari ‘panggung’ dengan memarahi anak buahnya karena mengajukan anggaran yang tidak wajar.

“Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan."

"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari."

"Namun, yang saya cari adalah ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual,” ujar Anies Baswedan.

“Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi."

"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” tuturnya.

Atas temuan yang tidak wajar itu, Anies Baswedan lalu mengecek satu persatu bersama pegawai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wilayah DKI untuk turut mengawasi.

Bahkan, Anies Baswedan telah menunjukkan keanehan anggaran yang diusulkan tersebut kepada para pegawai struktural.

“Saya tidak umumkan keluar, karena saya mau koreksi dan tidak bisa seperti ini terus."

"Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan dan gubernurnya kelihatan keren sih,” ucapnya.

Hingga kini, Anies Baswedan berupaya memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya.

Dengan demikian, proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.

“PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem ini dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya."

"Tujuannya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami,” jelasnya.

Sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu, melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013.

Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015 lalu.

Bappeda DKI Jakarta mengungkapkan, mereka tidak pernah mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di website apbd.jakarta.go.id.

Karena itu, diduga dokumen tersebut bocor, sehingga menimbulkan polemik di media dan masyarakat.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan, pihaknya baru akan mengunggah dokumen itu bila mendapat kekuatan hukum.

Artinya, jika telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

“Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tahu mungkin ada sistem yang bocor atau bug,” ujar Mahendra di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Tidak hanya KUA-PPAS, kata dia, pemerintah juga tidak mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Kata dia, dokumen RKPD yang dibuat pemerintah sebagai bahan untuk persiapan dalam membuat KUA-PPAS.

“Waktu itu asumsinya segera dibahas, dan begitu selesai bahas itu akan segera upload,” terangnya.

Karena itu, bila dokumen itu hilang padahal sempat muncul di website, pemerintah duga ada kebocoran.

Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mahendra juga menjelaskan sempat munculnya dokumen rancangan anggaran DKI.

“Kami sedang investigasi kenapa yang bisa mendapatkan data itu karena kami belum pernah upload."

"Kemarin, informasinya setelah itu ditutup lagi,” katanya.

Ucapan Mahendra ini sekaligus menjawab pertanyaan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

William mempertanyakan hilangnya dokumen KUA-PPAS yang diunggah oleh Pemerintah DKI.

“Kenapa dihapus, harusnya dibiarkan saja biar masyarakat tahu karena ini bukannya uangnya gubernur bukan juga uangnya DPRD,” papar William. (Dennis Destryawan)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved