Breaking News:

APBD DKI

Ahok BTP: Justru e-Budgeting Ungkap Pembelian Lem Aibon dan Pulpen

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Foto dokumentasi: Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pusat, Kamis (20/4/2017).(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG) 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.

Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar.

“Yang pasti karena e-Budgeting, semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI (untuk apa saja). Bahkan bisa dapatkan data dari pembelian pulpen, lem aibon, sampai UPS (uninterruptible power supply),” ujar Ahok kepada wartawan pada Kamis (31/10/2019).

Menurut dia, saat sistem itu berjalan di kepemimpinan, e-budgeting beroperasi dengan baik, apalagi pihak yang menginput data itu tidak memiliki niat untuk mark up atau meningkat pagu anggaran.

“Apalagi maling, jadi untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata yaitu transparansi dengan sistem yang ada,” katanya.

 Ini Tiga Kritik KERAS Pengamat Soal Anggaran Lem Aibon Capai Rp 82,8 Miliar di Disdik DKI

 Pagar Mewah Rp 80 Juta Roboh Karena Perbaikan Selokan Air, Pemilik Tuntut Ganti Rugi

 HEBOH Jenazah Wanita Hidup Lagi Seusai Disentuh Suaminya, Sudah 3 Hari Meninggal & Nyaris Dikremasi

 Siap Jadi Kapolri, Sepak Terjang Komjen Idham Aziz dari Berantas Teroris Hingga Buru Putra Cendana

Dalam kesempatan itu, Ahok enggan menanggapi pertanyaan Anies yang menilai sistem e-Budgeting warisannya tidak smart atau pintar.

Dia berdalih, karena sudah terlalu lama mendekam di Mako Brimob Polda Metro Jaya sehingga dia tidak begitu pintar untuk memahami sistem e-Budgeting.

“Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob. Aku sudah nggak mau komentar,” ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari gubernur sebelumnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menyebut sistem digital tersebut tidak pintar atau smart.

 Empat Titik di Kota Bekasi Bakal Kena Pemadaman Listrik Selama Lima Jam

“Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia juga bisa menguji, ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies di Balai Kota DKI pada Rabu (30/10/2019).

Anies salahkan e-Budgeting

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-Budgeting bermasalah.

Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.

Sistem itu, katanya, sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.

Kekurangan BLANGKO, Disdukcapil Kabupaten Bekasi Minta Maaf ke Warga Pencetakan e-KTP Lambat

Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.

"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI, bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan baik selama dia memimpin ibu kota.

Kuliner LANGKA: Koki Thailand Ubah Cacing Sutera Jadi Es Krim Vanila Santapan Lezat

Sistem, katanya, jadi bermasalah karena yang menginput data berniat memanipulasi anggaran.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling."

"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.

BERKAS Kasus Pembunuhan Berencana Atas Ayah dan Anak di Lebak Bulus, Dilimpahkan ke Jaksa

Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting."

"Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.

Pengamat: Hanya Mahasiswa yang Bisa Redupkan Isu Populisme Agama

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran, selalu terjadi setiap tahun.

Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.

Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Bayi Hasil Aborsi Ditemukan di Pondok Aren, Polisi Masih Buru Orangtuanya

Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari Ahok.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, sistem digital tersebut tidak pintar (smart).

“Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi."

"Dia juga bisa menguji, ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual."

"Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat menanggapi adanya usulan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Ganjar Pranowo Bebaskan Warga Gangguan Jiwa yang Dipasung Keluarganya

Kata Anies Baswedan, sebetulnya sistem tersebut digunakan di era gubernur sebelumnya.

Bahkan, beberapa waktu lalu Anies Baswedan menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas mencapai Rp 1,6 triliun.

Namun, Anies Baswedan tidak mencari ‘panggung’ dengan memarahi anak buahnya karena mengajukan anggaran yang tidak wajar.

“Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan."

"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari."

"Namun, yang saya cari adalah ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual,” ujar Anies Baswedan.

“Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi."

"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” tuturnya.

Atas temuan yang tidak wajar itu, Anies Baswedan lalu mengecek satu persatu bersama pegawai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wilayah DKI untuk turut mengawasi.

Bahkan, Anies Baswedan telah menunjukkan keanehan anggaran yang diusulkan tersebut kepada para pegawai struktural.

“Saya tidak umumkan keluar, karena saya mau koreksi dan tidak bisa seperti ini terus."

"Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan dan gubernurnya kelihatan keren sih,” ucapnya.

Hingga kini, Anies Baswedan berupaya memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya.

Dengan demikian, proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.

“PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem ini dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya."

"Tujuannya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami,” jelasnya.

Sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu, melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013.

Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015 lalu.

Bappeda DKI Jakarta mengungkapkan, mereka tidak pernah mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di website apbd.jakarta.go.id.

Karena itu, diduga dokumen tersebut bocor, sehingga menimbulkan polemik di media dan masyarakat.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan, pihaknya baru akan mengunggah dokumen itu bila mendapat kekuatan hukum.

Artinya, jika telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

“Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tahu mungkin ada sistem yang bocor atau bug,” ujar Mahendra di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Tidak hanya KUA-PPAS, kata dia, pemerintah juga tidak mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Kata dia, dokumen RKPD yang dibuat pemerintah sebagai bahan untuk persiapan dalam membuat KUA-PPAS.

“Waktu itu asumsinya segera dibahas, dan begitu selesai bahas itu akan segera upload,” terangnya.

Karena itu, bila dokumen itu hilang padahal sempat muncul di website, pemerintah duga ada kebocoran.

Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mahendra juga menjelaskan sempat munculnya dokumen rancangan anggaran DKI.

“Kami sedang investigasi kenapa yang bisa mendapatkan data itu karena kami belum pernah upload."

"Kemarin, informasinya setelah itu ditutup lagi,” katanya.

Ucapan Mahendra ini sekaligus menjawab pertanyaan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

William mempertanyakan hilangnya dokumen KUA-PPAS yang diunggah oleh Pemerintah DKI.

“Kenapa dihapus, harusnya dibiarkan saja biar masyarakat tahu karena ini bukannya uangnya gubernur bukan juga uangnya DPRD,” papar William. (Dennis Destryawan)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved