Kader Hanura Marah Tak Masuk Kabinet, Mengaku Tidak Mengemis Jabatan tapi Minta Diajak Bicara

PARTAI Hanura menegaskan tidak pernah meminta jatah kursi menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, meski saat Pilpres 2019 mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin.

"Hanura tidak mengemis-ngemis jabatan menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju," kata Ketua DPP Hanura Inas N Zubir dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Inas mengaku tersinggung ketika ada pernyataan komposisi kabinet saat ini dapat bekerja dengan baik, meski tanpa keterlibatan Hanura.

• Jokowi Bakal Kejar Kasus Novel Baswedan ke Kapolri Baru, Sebut Ada Perkembangan Sangat Baik

"Seolah-olah jika kabinet diisi oleh perwakilan Hanura, maka kabinet malahan berjalan tidak baik," ucapnya.

Inas kembali menegaskan, Hanura tidak akan meminta-minta jatah kursi kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden

Namun, kata Inas, tidak patut bila Hanura tidak diajak bicara dan ditinggalkan begitu saja.

• ‎Gaya Duduknya Saat Perkenalkan Menteri Jadi Viral, Jokowi Mengaku Tidak Kesemutan

"Hanura tidak memaksakan kehendak untuk meminta-minta jatah kepada Jokowi."

"Kami sepenuhnya mendukung keputusan apa pun yang diambil oleh Presiden, dan itulah totalitas Hanura."

"Tapi sebagai teman seperjuangan dalam pilpres yang lalu, maka sudah sepantasnya jika Hanura diajak bicara," paparnya.

• Kekayaan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Cuma Rp 84 Juta, KPK Duga Salah Input

Wasekjen DPP Partai Hanura Bona Simajuntak mengatakan, ada kemarahan dan kekecewaan dari kadernya setelah tidak masuk kabinet.

"Kalau melihat sebenarnya prinsip dasar Hanura, pengusung punya harga sendiri."

"Kalau etika politik, wajar kalau beberapa daerah kader kami cukup ada kemarahan bahwa tidak ada semacam penilaian khusus ke Hanura," ungkap Bona di D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).

• Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Sudah Pulih, tapi Masih Harus Berobat ke Dokter Jiwa

Menurut Bona, Hanura telah memberikan dukungan tulus dan masif kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin saat berkampanye.

Bahkan menurutnya, akibat dari dukungan masif tersebut, Hanura gagal lolos ke parlemen. Meski kecewa, Hanura tetap mendukung pemerintah Jokowi.

"Dan tetapi dalam perjalanan kami memang harus berkorban sehingga tak ada lagi kursi di parlemen."

• PKS Sebut Jabatan Wakil Menteri Tak Sesuai Reformasi Birokrasi dan Ganggu Harmoni

"Walau kekecewaan ada, kami tetap jalankan dukungan tidak setengah hati," tutur Bona.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, dan penentuannya tidak ada campur tangan dari pihak luar.

"Pak Jokowi dengan hak beliau, (bilang) cukup, cukup. Saya pikir sudah cukup," ucap Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

• Polisi Hentikan Kasus Dugaan Perusakan Buku Merah, KPK Cuma Jadi Pendengar Saat Gelar Perkara

Menurutnya, ke depan tidak ada penambahan wakil menteri lagi, mengingat perintah Presiden sudah jelas agar bekerja dengan cepat setelah dilantik.

"Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-sebaiknya."

"Kemarin dalam rapat perdana, beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," papar Fadjroel.

• Pesan Tegas Ryamizard Ryacudu untuk Prabowo: Khilafah dan ISIS Harus dihancurkan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada pihak yang kecewa setelah susunan Kabinet Indonesia Maju diumumkan ke masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Awalnya Jokowi menjelaskan, tidak mudah menyusun jajaran kabinet yang diisi 34 menteri dan 12 wakil menteri.

• Tak Dapat Jatah di Kabinet Indonesia Maju, Ini Kata Partai Hanura, PBB, dan PKPI

Orang-orang yang dipilih pun, kata Jokowi, harus menggambarkan Indonesia yang penduduknya beragam.

Baik dari sisi agama, daerah, suku, maupun yang berkaitan dengan partai dan kalangan profesional.

"Nama yang masuk lebih dari 300 orang, padahal jumlah menteri cuma 34."

• Catut Nama Kapolda Metro Jaya, Dua Penipu Kibuli Keluarga Tersangka Kasus Judi Hingga Rp 1,1 Miliar

"Oleh sebab itu saya sadar, mungkin yang senang dan gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik," kata Jokowi.

"Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa, artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang."

"Saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya," sambung Jokowi.

• Sempat Menolak, Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Kini Terima Tawaran Magang dari Anies Baswedan

Oleh sebab itu, Jokowi meminta pihak-pihak yang kecewa untuk memakluminya, karena ruang untuk menentukan orang di kabinet hanya 34 orang.

"Itulah demokrasi, ada yang menang dan kalah dalam pemilihan."

"Ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, kan memang melalui sistem seleksi," ujar Jokowi.

• Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Minta Doa Anies Baswedan karena Dianggap Sosok Religius

Jokowi menyakini, meski ada yang kecewa, tetapi orang Indonesia lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi.

"Perbedaan pendapat itu wajar, perbedaan pilihan juga wajar. Tapi kesatuan, persatuan adalah segala-galanya buat kita," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Kabinet Indonesia Maju untuk membantu pemerintahannya bersama Maruf Amin hingga lima tahun ke depan.

• Banyak Minum Air Putih! Jakarta Masih Bakal Terpapar Cuaca Panas Sampai Akhir Oktober 2019

Hampir semua partai politik (parpol) pendukung Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019, kebagian jatah di Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, Partai Gerindra yang merupakan rival utama di Pilpres 2019, kebagian dua kursi menteri.

• Catut Nama Kapolda Metro Jaya, Dua Penipu Kibuli Keluarga Tersangka Kasus Judi Hingga Rp 1,1 Miliar

Tak tanggung-tanggung, kursi itu diberikan Jokowi kepada tokoh utama penantangnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Satu kursi menteri lainnya untuk Partai Gerindra diisi oleh Edhy Prabowo, wakil ketua umum partai berlambang burung garuda itu.

Parpol pendukung yang tak dapat kursi di DPR pun kebagian jatah wakil menteri, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perindo.

• Sempat Menolak, Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Kini Terima Tawaran Magang dari Anies Baswedan

Namun, nasib serupa tak dialami Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan PKPI.

Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah mengatakan, susunan kabinet yang dibentuk menandakan Jokowi menilai perkawanan hanya berdasarkan perolehan suara.

"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," katanya saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

• Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Minta Doa Anies Baswedan karena Dianggap Sosok Religius

Padahal, menurut Inas, Hanura memiliki kontribusi dalam kemenangan Jokowi-Maruf di Pemilu 2019.

Partai Hanura ikut mengusung Jokowi saat pendaftaran peserta Pilpres.

"Padahal, Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf Amin di KPU," ujarnya.

• Banyak Minum Air Putih! Jakarta Masih Bakal Terpapar Cuaca Panas Sampai Akhir Oktober 2019

Inas tidak menjawab terkait langkah Hanura selanjutnya setelah Jokowi-Maruf Amin menyusun kabinet.

Termasuk, apakah akan mengomunikasikannya kepada Jokowi atau tidak.

"Kita enggak tahu tuh," cetusnya.

• Sekjen PPP: Rizieq Shihab Enggak Susah Dibawa Pulang

Sementara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Maruf Amin dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.

Dengan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai.

Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat.

• Pesan Tegas Ryamizard Ryacudu untuk Prabowo: Khilafah dan ISIS Harus dihancurkan!

“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."

"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Yusril pun berharap pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar. Begitu pula penegakan hukum.

• Polisi Hentikan Kasus Dugaan Perusakan Buku Merah, KPK Cuma Jadi Pendengar Saat Gelar Perkara

"Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum."

"Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya."

"Jangan sampai terjadi tabrakan antar-norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," tuturnya.

• PKS Sebut Jabatan Wakil Menteri Tak Sesuai Reformasi Birokrasi dan Ganggu Harmoni

Meskipun dirinya kini berada di luar pemerintahan, Yusril mengatakan tetap akan membantu pemerintah jika dibutuhkan.

“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap Pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” harap Yusril.

Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono angkat bicara soal tidak ada satupun perwakilan parpolnya yang mengisi di pemerintahan.

• Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Sudah Pulih, tapi Masih Harus Berobat ke Dokter Jiwa

Padahal, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini jadi salah satu parpol yang 'berkeringat' di Pilpres 2019.

"Pak Yusril secara pribadi diminta secara resmi menjadi ketua tim hukum paslon 01."

"Seingat saya tidak ada portofolio yang ditawarkan untuk Pak Yusril jika menang, dan sebaliknya yang diminta oleh Pak Yusril," kata Sukmo saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

• Kekayaan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Cuma Rp 84 Juta, KPK Duga Salah Input

Namun demikian, dia menyatakan wajar seandainya ada beberapa masyarakat yang kaget tak ada perwakilan dari PBB.

Sebab, kata dia, Yusril dianggap pernah tampil terdepan membela paslon 01 di sidang Mahakamah Konstitusi (MK).

"Bagaimana Pak Yusril tampil di MK mematahkan argumen tim hukum 02, dan MK memenangkan Pak Jokowi."

• Ini Nama 12 Calon Wakil Menteri yang Dipanggil Jokowi ke Istana

"Maka wajar jika sekarang masyarakat keget ketika PBB tidak mendapat satupun wakilnya di pemerintahan," ucapnya.

Kendati demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan keputusan Jokowi.

Sukmo bilang, pihaknya ikhlas telah mendukung penuh dan berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin.

• ‎Gaya Duduknya Saat Perkenalkan Menteri Jadi Viral, Jokowi Mengaku Tidak Kesemutan

"Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal."

"Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya

"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri."

• Siang Ini Jokowi Bakal Lantik 11 Wakil Menteri, Ketua Umum Projo Dipanggil ke Istana

"Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi," paparnya.

Senada, Sekretaris Jenderal PKPI Verry Surya Hendrawan juga mengatakan akan tetap mendukung Jokowi-Maruf Amin, meski kadernya tidak diajak bergabung di pemerintahan.

"Sesuai haluan partai dan sebagai partai pendukung pasangan Jokowi-Maruf."

• Jokowi Bakal Kejar Kasus Novel Baswedan ke Kapolri Baru, Sebut Ada Perkembangan Sangat Baik

"PKPI telah berkomitmen sejak awal bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden."

"Namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan," kata Verry, Jumat, (25/10/2019).

PKPI, menurut Verry, meyakini penetapan para wamen merupakan keputusan terbaik Presiden dan Wakil Presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan.

• Mahfud MD Ungkap Kini Menko Punya Kewenangan Batalkan Kebijakan Menteri Lain

“Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, karena ini adalah hak prerogatif beliau."

"Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami, titik tanpa koma," ujarnya. (Seno Tri Sulistiyono/Fahdi Fahlevi)