PLT Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

Sebelum itu, Suharso Monoarfa sempat menempati jabatan publik strategis, baik sebagai menteri atau Wantimpres.

Dengan begitu, Suharso Monoarfa memiliki kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

• Ini Dia Menteri Jokowi Paling Kere, Total Kekayaannya Cuma Rp 84 Juta

Terakhir, ia melaporkan LHKPN pada 14 Maret 2019 sebagai anggota Wantimpres dengan harta Rp 84.279.899.

Jumlah itu jauh berbeda dari pelaporan sebelumnya pada 23 November 2009 saat ia menempati posisi Menteri Perumahan Rakyat, yakni Rp 13.398.378.000.

Terkait jauhnya beda harta kekayaan tersebut, KPK akan memverifikasi ulang Suharso Monoarfa.

• Tersangka ke-16 Menyerahkan Diri, Ninoy Karundeng Diminta Selesaikan Masalah Secara Kekeluargaan

"Jadi prinsipnya karena kami gunakan mekanisme pelaporan elektronik, maka semua input awal itu berasal dari penyelenggara negaranya."

"Nanti kami akan verifikasi dan akan kami klarifikasi terhadap penyelenggara tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2019).

Febri Diansyah menyebut tak menutup kemungkinan ada kesalahan dalam pengisian LHKPN tersebut.

• Mahfud MD Ungkap Kini Menko Punya Kewenangan Batalkan Kebijakan Menteri Lain

Ia mencontohkan pernah ada kasus salah input sehingga harta kekayaan berbeda dengan aslinya.