Sekjen PPP: Rizieq Shihab Enggak Susah Dibawa Pulang

SEKJEN Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, permintaan PA 212 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Rizieq Shihab, salah alamat.

Menurutnya, hal tersebut bukanlah tugas pokok dan fungsi seorang Menteri Pertahanan.

"Soal kepulangan seseorang dari luar negeri termasuk Habib Rizieq itu bukan tupoksinya Menhan."

• PA 212 Minta Prabowo Pulangkan Rizieq Shihab dalam Waktu 100 Hari, Gerindra: Itu Bukan Tugas Menhan

"Jadi kok kenapa dikaitkan dengan posisi Pak Prabowo sebagai Menhan?" Katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, persoalan pemulangan Rizieq Shihab yang kini berada di Arab Saudi, merupakan ranah Imigrasi.

Sebagai mantan anggota Komisi III DPR, ia menegaskan negara tidak mempersulit kepulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air.

• PA 212 Desak Prabowo Pulangkan Rizieq Shihab Setelah Jabat Menhan, NasDem Bilang Tidak Relevan

Sebagai warga negara Indonesia, Arsul Sani menyebut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu bisa pulang kapan saja ke Indonesia.

"Sepemahaman saya Habib Rizieq itu tidak ditangkal untuk masuk ke negaranya sendiri."

"Artinya kalau mau pulang, setahu saya tidak terhalang. Jadi enggak susah juga dibawa pulang," ujarnya.

• Dua Menpora Sebelumnya Terlibat Korupsi, Zainudin Amali Minta Didoakan

"Kecuali kalau misalnya beliau itu ditangkal masuk ke negara ini, ya baru kemudian harus kita klarifikasikan, kita clearkan kepada Imigrasi," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan, pemulangan Rizieq Shihab bukanlah tugas Kementerian Pertahanan.

Hal itu ia katakan merespons permintaan PA 212 memberi target 100 hari kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Rizieq Shihab.

"Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait."

• Tak Ada Menteri Asal Papua di Kabinet Indonesia Maju, Ini Kata Juru Bicara Presiden

"Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri."

"Ada Kemenkum-HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).