Konflik Tidak Bisa Selesai dengan Dialog, Putra Imam Masjid Ini Tawarkan Enam Resolusi untuk Papua

TENAGA Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas Moksen Idris Sirfefa mengatakan, kerusuhan di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdialog.

Hal itu ia katakan saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar Iluni Universitas Indonesia tentang Papua di Jakarta, Rabu (3/10/2019).

Tema diskusi tersebut adalah Menakar Masa Depan Papua: Konflik, Resolusi, dan Integritas Sosial.

• ANGGOTA DPR Beristri Tiga: Ngapain Siri Atau Selingkuh Diam-diam Kalau Nikah Sah Bisa Harmonis?

Diskusi ini diadakan dengan urgensi melihat kasus kerusuhan sosial yang ada di beberapa daerah di Papua.

Ia menyinggung beberapa kalangan yang menyarankan harus ada dialog untuk penyelesaian kasus Papua.

Menurutnya, tawaran dialog tidak cocok dipakai sebagai resolusi konflik Papua.

• Surya Paloh Bilang Presiden Bisa Dimakzulkan Jika Keluarkan Perppu KPK

Ia lantas menyarankan cara selain berdialog.

Bagi putra imam masjid di Papua itu, dialog bukanlah resolusi konflik, malah justru berpotensi melahirkan konflik baru.

"Pemerintah harus mampu memfasilitasi diversitas kebangsaan itu."

• Setya Novanto: Terpidana Kasus Korupsi Tidak Dapat Remisi Melanggar HAM

"Langkah-langkahnya yaitu dengan cara pembangunan yang konkret dan bukan sebatas dialog," tuturnya.

Menurutnya, rakyat membutuhkan resolusi konflik yang tidak bersifat jangka pendek.

Ia menuturkan, harus ada resolusi konflik yang memberikan manfaat langsung bagi mereka.

• Pembuat dan Pengelola Grup WA Pelajar Tak Ikut Unjuk Rasa Ricuh di DPR, Polisi Bantah Terlibat

"Konflik tidak akan seIesai di tingkat dialog," tegasnya.

Menurut Moksen, resolusi konflik yang tepat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan pengukuhan identitas politik.

Pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemprov dan kabupaten/Kota se-Tanah Papua, dapat menggunakan resolusi tersebut.

• Polisi Pastikan Demonstran Pembawa Bendera Diciduk Bukan karena Lecehkan Merah Putih

Moksen Sirfefa lantas menjelaskan ada enam resolusi konflik yang dapat diaplikasikan di wilayah Indonesia yang berpotensi konflik.

"Ada enam resolusi konflik di Indonesia untuk jangka panjang," ucap Moksen Idris Sirfefa.

Pertama, menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak semata-mata pro-pasar, tetapi mampu memenuhi daya beli masyarakat.

• Barang yang Disita Polisi dari Dosen IPB Dibilang Minyak Jarak, Polisi: Ada Sumbu Ledak dan Paku

Kedua, mewujudkan kepemilikan saham masyarakat terhadap pengelolaan aset-aset ekonomi di wilayahnya

Ketiga, meningkatkan partisipasi politik warga secara luas.

Menjamin proses-proses demokrasi yang taat asas dan meningkatkan kedewasaan politik rakyat melalui partai-partai politik.

• DAFTAR Lengkap Anggota DPD 2019-2024: Mantan Cawagub Wakili Jakarta

Juga, mengembangkan kehidupan parlementer yang dewasa dan berorientasi kerakyatan.

Keempat, menjalankan pemerintahan secara akuntabel dan transparan sampai di tingkat paling rendah.

Sehingga, terwujud pemerintahan presidensial yang baik, bersih, dan efektif.

• 6.806 Prajurit Bakal Meriahkan HUT TNI ke-74, Ini Daftar Alutsista yang Dikerahkan

Kelima, menjamin hak-hak kewargaan, yaitu hak-hak sosial (termasuk kebudayaan dan agama), hak ekonomi, hak politik, dan hak hukum.

Serta, hak-hak kewarganegaraan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri.

Tujuannya, agar dapat membangkitkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

• IPB Skors Dosennya yang Jadi Tersangka Penyimpanan Bom Molotov, Dikenal Sebagai Motivator

Keenam, mempertahankan harga diri bangsa di mata internasional.

Lantas, melindungi kedaulatan bangsa dari rongrongan pihak manapun.

Ia menjelaskan, enam landasan pemikiran normatif ini mungkin dapat mewakili sekian banyak resolusi konflik yang ada.

• BREAKING NEWS: Enam Polisi Bawa Senjata Api Saat Jaga Unjuk Rasa yang Tewaskan Dua Mahasiswa Sultra

Gunanya, untuk melihat Indonesia bukan pada hari ini, tetapi pada jangka panjang.

Menurutnya, rumusan rekonsiliasi ini akan memperkokoh rekonsiliasi nasional yang sewaktu-waktu mengalami ujian.

Ia berharap setiap daerah dapat merancang kebijakannya berdasarkan kebijakan resolusi konflik yang ditetapkan secara nasional.

• Dituntut Istri Harus Selalu Bawa Uang Tiap Hari, Buruh Bangunan Curi Helm di Parkiran

Moksen menyarankan pemerintah dapat memakai resolusi konflik yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Selain itu, dapat membuat pengukuhan identitas politik sebagai satu kesatuan kebangsaan. (Mafani Fidesya Hutauruk)