Jadi Anggota DPR, Ini Sikap Johan Budi Terhadap Revisi UU KPK

MANTAN Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019).

Johan Budi menyatakan siap ditempatkan di komisi mana saja, sesuai arahan Fraksi PDIP yang menaunginya.

Ia mengaku sampai kini belum mengetahui komisi tempat dirinya bakal bertugas.

• DAFTAR Lengkap 575 Anggota DPR Periode 2019-2024

Menurutnya, yang terpenting dalam mengemban tugas anggota Dewan adalah memahami tiga tugas pokok dan fungsi, yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan terhadap pemerintah.

Hal itu diungkap mantan Juru Bicara Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) ini saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

"Insyaallah saya akan kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh keinginan masyarakat ketika memilih saya menjadi anggota DPR di komisi apa pun."

• DPR 2014-2019 Cuma Sahkan 91 Undang-undang, Fahri Hamzah Bilang Pemerintah Sering Jadi Masalah

"Saya di komisi apa pun siaplah," tuturnya.

Johan Budi lolos melanggeng ke Senayan dari Dapil VII yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi.

Mantan Plt pimpinan KPK ini berhasil mengantongi 76.395 suara.

• Ini Isi Sumpah Anggota DPR: Mengutamakan Bangsa dan Negara Daripada Kepentingan Pribadi

Saat disinggung mengenai revisi UU KPK, ia mengaku masih perlu mempelajari UU tersebut lebih dalam.

"Saya kira saya harus membaca dulu lebih detail, tapi kalau ditanya sebagai pribadi ya kan kemarin yang beredar di draf awak yang beredar kan ada beberapa kewenangan KPK yang berkurang."

"Saya kira ya tapi ketika disahkan oleh DPR yang lama kemudian disetujui oleh Presiden kemarin kan ada pernyataan Presiden yang membuka peluang untuk perppu."

• Mahasiswa Al Azhar yang Sempat Kritis Belum Bisa Mengingat Penganiayaan yang Dialaminya

"Ya kita lihat saja nanti," jelas Johan Budi.

Sebelumnya, Johan Budi Sapto Pribowo pamit sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Sebab, ia akan segera dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019.