Breaking News:

Unjuk Rasa Mahasiswa

Sebut RKUHP Tak Mungkin Digodok Ulang, Menkumham: Sampai Lebaran Kuda Enggak akan Jadi Ini Barang

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, isi RKUHP tidak mungkin bisa digodok ulang dari awal.

Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Rumah Duka istri politikus senior PDIP Panda Nababan di Jalan Raya Jombang, Gang Damai RT 04/04, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis (13/9/2018). 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, isi RKUHP tidak mungkin bisa digodok ulang dari awal.

Jika itu dilakukan, katanya, maka sampai Lebaran kuda pun pengesahannya tak bakal terwujud.

"Untuk mengatakan 'kamu ulang kembali ini', ah no way."

KRONOLOGI Mahasiswa Al Azhar Ditemukan Kritis Saat Demonstrasi Ricuh, Diletakkan di Atas Kardus

"Sampai Lebaran kuda, enggak akan jadi ini barang," ujar Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

Menurut dia, pemerintah dalam mengambil atau memutuskan sebuah aturan di Indonesia, tidak mungkin meminta persetujuan dari 260 juta penduduk Indonesia.

Apalagi, Indonesia adalah negara heterogen yang punya berbagai suku dan budaya.

UNGKIT Dirinya Dituding Sebagai Penjahat HAM Timor Timur, Wiranto: Kadang Kita Dibodohi Hukum

Di mana, masing-masing dipastikan punya persepsi atau pandangan berbeda terhadap suatu hal.

Sehingga, tidak mungkin mengakomodasi seluruh perbedaan pandangan tersebut ke dalam satu aturan.

"Tidak mungkin kita mengambil persetujuan seluruh rakyat Indonesia 260 juta untuk UU ini, karena Indonesia negara yang heterogen."

KISAH Wiranto Tak Tahu Buah Hatinya Meninggal Saat Bertugas di Timor Timur

"Dari Aceh Sumut, Sumbar, sampai Papua sana berbeda kultur, beda budaya, beda persepsi. Maka memaksakan itu semua seragam enggak bisa," paparnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved