Breaking News:

Revisi UU KPK

JOKOWI Ogah Terbitkan Perppu Batalkan Revisi UU KPK, ICW Usulkan Penghargaan Ini Dicabut!

Ogah Terbitkan Perppu Cabut UU KPK, ICW Usul Penghargaan BHACA Jokowi Bisa Dicabut

Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan keterangan pers terkait situasi di Papua kepada para jurnalis di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengusulkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) kepada Presiden Jokowi saat menjabat Wali Kota Surakarta pada 2010 silam, dicabut.

Peneliti ICW Adnan Topan Husodo menilai, Jokowi tak layak menerima penghargaan itu, jika enggan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK.

"Karena BHACA adalah penghargaan untuk para tokoh, masyarakat, tokoh di pemerintahan."

KAPOLRI Sebut KNPB Dalang Kerusuhan di Wamena yang Akibatkan 26 Warga Tewas

"Yang memiliki reputasi dan rekam jejak dalam memberantas dan melawan korupsi," ujar Adnan kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

"Dan pertanyaannya, apakah dengan UU KPK itu Jokowi tetap layak menerima BHACA?" sambung Adnan.

Menurut ICW, sikap Jokowi yang terus-menerus tidak bergeming dengan tuntutan publik bahwa revisi UU KPK perlahan membunuh KPK.

ADA Demonstrasi Mahasiswa di Depan MPR/DPR, Ini Pengalihan Rute Bus TransJakarta

"KPK tidak bisa bekerja sama sekali dalam konteks UU KPK baru."

"Nah, ini kalau kebijakannya melumpuhkan KPK menjadi enggak relevan dengan penghargaan BHACA yang dia dapat," tuturnya.

Tak Berencana Terbitkan Perppu

Presiden Jokowi tidak berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved