KISAH Wiranto Tak Tahu Buah Hatinya Meninggal Saat Bertugas di Timor Timur

MENKO Polhukam Wiranto mengungkapkan dirinya sudah beberapa kali bertugas di lokasi konflik, dengan kondisi terpisah dari anak dan istri.

TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Menkopolhukam Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019). 

MENKO Polhukam Wiranto mengungkapkan dirinya sudah beberapa kali bertugas di lokasi konflik, dengan kondisi terpisah dari anak dan istri.

Hal itu ia kisahkan saat menerima sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019) sore.

Bahkan, Wiranto mengungkapkan dirinya tak berada di samping putrinya, Natarina Sofianti, yang meninggal di Malang ketika ia bertugas di Timor Timur, yang kini menjadi negara Timor Leste.

Demonstrasi di Depan DPR/MPR Berujung Rusuh, Fahri Hamzah: Mahasiswanya Sudah Enggak Ada

Kejadian itu terjadi pada Oktober tahun 1978 silam.

“Saat saya tugas di Timor Timur, saya tidak tahu anak saya meninggal dunia."

"Waktu itu almarhum terlambat dibawa ke rumah sakit, mobil dinas saya dibawa ke bengkel, di markas. Itu pengorbanan, kita tidak senang,” cerita Wiranto.

Wiranto Tolak Berdialog dengan Organisasi Pimpinan Benny Wenda, Ini Alasannya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019) sore.

Ditemani Mendagri Tjahjo Kumolo, anggota DPRD Papua dan Papua Barat menyampaikan delapan tuntutan rakyat Papua dan Papua Barat kepada Wiranto.

Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solossa mengatakan, pihaknya perlu menyampaikan langsung delapan tuntutan itu kepada pemerintah pusat.

 PRAKA Zulkifli yang Gugur Dibacok di Wamena Papua Pernah Bebaskan 344 Sandera OPM Bareng Kopassus

Tujuannya, untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Kami sebagai representasi masyarakat Papua dan Papua Barat ingin agar situasi damai, aman serta masyarakat terlayani secara baik,” ungkap Ferdinando Solossa.

Berikut ini delapan tuntutan tersebut:

 Moeldoko Sebut KPK Bisa Hambat Investasi, Ini Kata Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Meminta agar pemerintah pusat membuka dialog dengan kelompok yang memiliki pandangan yang berseberangan atau konfrontatif.

Seperti, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Meminta pertemuan tersebut dimediasi pihak ketiga yang netral dan independen serta objektif, untuk memperkuat rasa saling percaya antar-pihak yang berdialog.

 Wamena Rusuh Lagi, Moeldoko: Kami Dipancing untuk Lakukan Pelanggaran Berat

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved