TERUNGKAP! Mahfud MD Sempat Bertemu Jokowi Bahas Revisi UU KPK

Mahfud MD mengakui dirinya pernah dimintai pendapat soal revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi.

TERUNGKAP! Mahfud MD Sempat Bertemu Jokowi Bahas Revisi UU KPK
photocollage/wartakotalive.com/tribunnews.com
Prof Dr Mohammad Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sudah mendiskusikan terlebih dahulu revisi Undang-undang KPK kepada para pengamat hukum senior sebelum akhirnya menyerahkan Surat Presiden (Surpres).

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat diwawancari Kompas Siang, Minggu (15/9/2019).

Mahfud mengakui jika dirinya pernah dimintai pendapat oleh Presiden Jokowi, Senin (10/9/2019).

Anak Buahnya Tak Lolos Jadi Pimpinan KPK Jilid V, Ini Kata Jaksa Agung

Pengamat: Selamat Datang KPK Pura-pura

Ikut Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung KPK, Remaja Ini Mengaku Dijanjikan Bayaran Rp 50 Ribu

Ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya, Laode M Syarif (kanan) dan Saut Situmorang (kiri), memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). Dalam keterangannya, ketiga pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.
Ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya, Laode M Syarif (kanan) dan Saut Situmorang (kiri), memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). Dalam keterangannya, ketiga pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

“Saya sempat ketemu Presiden Senin minggu ini secara pribadi, saya bicaralah masalah-masalah yang menurut prosedur hukum caranya begini,” ungkap Mahfud.

Kata Mahfud, ia menerima subtansi-subtansi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan Presiden untuk revisi UU KPK.

“Subtansinya yang saya dengar dari Presiden kayaknya saya bisa terima tapi kita diskusikan dulu dengan masyarakat,” kata Mahfud MD.

Gerak Cepat Setujui Revisi UU KPK, Pengamat Nilai Jokowi Mulai Tak Berdaya di Hadapan Parpol

Beberapa poin yang disetujui olehnya misalnya pemberian SP3.

Mahfud menilai, SP3 memang diperlukan oleh tersangka korupsi atas nama Hak Asasi Manusia (HAM).

“Misalnya kalau orang ditetapkan tersangka, lalu tidak boleh sp3 sampai orangnya mati, sampai bertahun-tahun, sampai pensiun, itukan zalim juga,” kata Mahfud.  

‎Ini Poin-poin yang Tidak Disetujui Jokowi dalam Revisi UU KPK

“Siti Fardiati tidak pernah dibuktikan di Pengadilan sampai mati status tersangka tidak dicabut, kan kasian,” jelas Mahfud menambahkan.

Halaman
1234
Penulis: Desy Selviany
Editor: Andy Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved