TERUNGKAP! Mahfud MD Sempat Bertemu Jokowi Bahas Revisi UU KPK
Mahfud MD mengakui dirinya pernah dimintai pendapat soal revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi.
Penulis: Desy Selviany |
lihat foto
“Inikan baru seminggu di DPR RI juga ada sidang tamu itukan masih lama,” kata Mahfud.
Ia juga mengingatkan agar pembahasan Revisi UU ini agar bersifat terbuka sehingga bisa terus diawasi publik.
“Dan setiap UU itu harus ada partisipasi publik, tidak baik juga diam-diam disahkan itukan tidak baik juga meskipun isinya bagus,” jelas Mahfud.
• Dibahas DPR Malam-malam, Revisi UU KPK Diputuskan Jalan Terus, Ini Tiga Keinginan Presiden Jokowi
Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya Presiden Jokowi bersuara keras atas Revisi UU KPK yang ditentang KPK serta koalisi masyarakat sipil anti-korupsi.
Ditemani Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Istana Negara, Jumat (13/9/2019), Presiden Jokowi akhirnya bersuara.
Dia menyatakan beberapa poin yang disetujui dan tidak disetujui..
• Pengunjung Lahap Santap Kuliner Legendaris Tangerang
"Saya ingin memberikan penjelasan mengenai RUU KPK."
Supaya diketahui bahwa RUU KPK yang sedang dibahas di DPR ini adalah RUU usul inisiatif DPR," kata Jokowi mengawali keterangan persnya.
"Saya telah mempelajari dan telah mengikuti secara serius seluruh masukan yang diberikan dari masyarakat."
• Kecelakaan Tunggal di Tol Jagorawi, Tiga dari 9 Korban Tewas di Tempat
"Dari para pegiat anti-korupsi, para dosen dan para mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh bangsa yang menemui saya," ucap Jokowi.
Jokowi melanjutkan, ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah memberikan respons.
Lalu, menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga menugaskan menteri mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR.
• Taman Kota Tangerang Selatan Berantakan, Warga Tidak Kerasan
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan UU KPK telah berusia 17 tahun, sehingga perlu penyempurnaan secara terbatas agar pemberantasan korupsi makin efektif.
"Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," ucap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah mengarahkan Menkumham dan Menpan RB, untuk menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.
