Revisi UU KPK

Dibahas DPR Malam-malam, Revisi UU KPK Diputuskan Jalan Terus, Ini Tiga Keinginan Presiden Jokowi

Prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usul DPR soal Revisi UU KPK, namun ada tiga keinginan Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK

Dibahas DPR Malam-malam, Revisi UU KPK Diputuskan Jalan Terus, Ini Tiga Keinginan Presiden Jokowi
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Karangan bunga terpampang di depan Gedung KPK, Jumat (6/9/2019), berisi sindiran dan kata-kata penyemangat pemberantasan korupsi, terkait isu revisi UU KPK. 

Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dengan perwakilan Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019) malam.

Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). (KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

"Kami tegaskan kembali bahwa pada prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usul DPR atas rancangan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rapat-rapat berikutnya," kata Yasonna.

Kirim Surat Presiden ke DPR, Jokowi Banyak Koreksi Draf Revisi UU KPK

Restu Revisi UU KPK di Hari Kematian BJ Habibie, Indonesia Disebut Punya Dua Duka

MAHFUD MD Sebut Aneh Jika Presiden Keluarkan Supres Terkait Revisi UU KPK, Sebut Dasarnya UU Ini

Namun, ada tiga keinginan Presiden Jokowi dalam rancangan revisi UU KPK tersebut.

Pertama, pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas harus menjadi kewenangan presiden.

Alasannya, agar dapat meminimalisir waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparansi dan akuntabilitas.

"Mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya," ujar dia.

Cerita Jarang Dilirik Produser Film, Dian Sastrowardoyo Mengangkat Kisah Guru ke Layar Lebar

Kedua, pegawai KPK semestinya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Yasonna, pemerintah membutuhkan waktu dua tahun untuk mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN.

"Dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan adanya rentang waktu yang cukup (selama 2 tahun) untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik tersebut dalam wadah Aparatur Sipil Negara," tutur Yasonna.

Ini Profil Lima Pimpinan KPK Terpilih Periode 2019-2023, Irjen Firli Bahuri Malah Jadi Ketua KPK

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved