Ini Proses yang Harus Dilalui Kota Bekasi Jika Mau Gabung ke Jakarta

"Dan daerah persiapan itu minimal harus berjalan tiga tahun untuk disebut layak atau tidak, jadi panjang prosesnya,” beber Bahtiar.

Secara tersirat, Bahtiar mengatakan kecil peluang untuk melaksanakan penggabungan atau pemekaran daerah.

Karena, pemerintah pusat sampai sekarang masih berpegang teguh pada moratorium yang diberlakukan sejak 2014.

• BREAKING NEWS: Satu Korban Pohon Tumbang di Universitas Pancasila Meninggal, Ini Identitasnya

Yaitu, moratorium untuk tidak melakukan penggabungan atau pemekaran daerah sampai waktu yang tidak ditentukan.

“Untuk mencabut moratorium itu harus ada dua regulasi yang disiapkan."

"Yaitu peraturan pemerintah tentang penataan daerah, dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah."

• Parahnya Pencemaran Kali Bekasi, Ikan Sapu-sapu yang Tangguh Pun Tewas

"Dan moratorium itu diberlakukan tidak secara tiba-tiba," terangnya.

Melainkan, jelasnya, berdasarkan keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin Wakil Presiden dan Mendagri sebagai sekretaris disertai unsur pemerintah daerah.

Hingga kini, kata Bahiar, pemerintah teguh pada moratorium dan fokus pada penyelesaian masalah yang menjadi argumen.

• Gugat PLN, Azas Tigor Nainggolan Minta Ganti Rugi Rp 6.500

Ketimbang, menyetujui pengajuan penggabungan atau pemekaran daerah.

"Jadi, nilai sendiri saja bagaimana peluangnya,” ucap Bahtiar.

Wacana penggabungan Kota Bekasi dan Jakarta dimulai dari usul Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

• Jusuf Kalla Ungkap Besarnya Perhatian Pemerintah kepada Papua, Disubsidi Hampir Rp 100 Triliun!

Bima Arya berniat membentuk Provinsi Bogor Raya yang rencananya akan mencaplok wilayah Kota Bekasi juga.

Namun, usul itu ditolak oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy.

Alasannya, Kota Bekasi berumur lebih tua daripada Kota Bogor.

• Ibu Kota Pindah, Wali Kota di Jakarta Bakal Dipilih Langsung Lewat Pilkada