Jusuf Kalla Ungkap Besarnya Perhatian Pemerintah kepada Papua, Disubsidi Hampir Rp 100 Triliun!

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah memberikan perhatian besar pada pembangunan di Papua.

Ia menuturkan, setidaknya subsidi dan anggaran untuk pulau di timur Indonesia itu hampir mencapai Rp 100 triliun.

Menurut dia, pemerintah pusat tidak serta merta mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam yang dihasilkan tanah Papua.

• Awal Bentrok di Asrama Mahasiswa Papua Versi Ormas di Surabaya: Cuma Ini Tegakkan Merah Putih

Dia mengungkapkan, anggaran itu jauh lebih besar ketimbang pajak dari gas dan royalti PT Freeport Indonesia yang hanya sekitar Rp 20 Triliun.

"Pemerintah memberikan anggaran, pembangunan, subsider hampir Rp 100 triliun," ujar JK, ditemui di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

"Jadi Papua itu disubsidi habis, besar-besaran dibanding dengan apa yang diperoleh pajak pokok," ungkapnya.

• Dituding Jadi Pemicu Kerusuhan di Papua Barat, Ormas di Surabaya: Ada yang Melintir di Media Sosial

Ia menegaskan, pemerintah tak hanya melihat Papua dari sisi ekonomi, melainkan juga membangun tanah Papua.

"Dari sisi ekonomi, banyak yang mengira pemerintah ini banyak mengambil dari Papua, benar juga."

"Tapi untuk diketahui, semua penghasilan besar itu Freeport dan gas itu kurang lebih 20 T pajak royaltinya."

• Gerindra Sebut Harga Cabai di Arab Lebih Murah dari Indonesia, Lalu Nilai Pindah Ibu Kota Pencitraan

"Untuk dipahami saja seperti itu, pemerintah membangun Papua itu luar biasa," sambung Jusuf Kalla.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan otonomi penuh di Papua maupun Papua Barat.

JK mencontohkan, kepala daerah di Papua mutlak harus orang Papua, sedangkan di daerah lain orang luar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

• Siap Gantikan Airin, Benyamin Davnie Tak Ingin Cuma Kasih Ikan kepada Warga Tangsel

"Teman-teman di Papua bisa jadi gubernur di Jakarta, Jawa Barat."

"Tapi orang Jakarta, Jabar dan lain-lain, jadi Gubernur Papua enggak bisa. Itu otonomi politiknya luar biasa," ucap JK.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Papua Barat kembali memanas. Aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum mewarnai demonstrasi di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019).

• Gubernur Papua Barat Sebut Gedung DPRD Sudah Terbakar Saat Demonstran Tiba, Ada yang Menunggangi