Ibu Kota Pindah

Gerindra Sebut Harga Cabai di Arab Lebih Murah dari Indonesia, Lalu Nilai Pindah Ibu Kota Pencitraan

DPR menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun Persidangan 2019-2020, Selasa (20/8/2019).

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers Setpres/Rusman
Presiden Joko Widodo mengunjungi Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019) siang. 

DPR menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun Persidangan 2019-2020, Selasa (20/8/2019).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah.

Agenda rapat hari ini adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2018.

Siap Gantikan Airin, Benyamin Davnie Tak Ingin Cuma Kasih Ikan kepada Warga Tangsel

Sebelum pengambilan keputusan tersebut, rapat dihujan interupsi oleh sejumlah anggota dewan.

Satu di antaranya datang dari anggota Komisi V DPR Bambang Haryo.

Ia mengkritik langkah pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Siap Gantikan Airin, Benyamin Davnie Tak Ingin Cuma Kasih Ikan kepada Warga Tangsel

Menurutnya, wacana memindahkan ibu kota telah ada sejak zaman Presiden Soekarno.

Namun, ia melihat pemindahan ibu kota tak seharusnya dilakukan sekarang, mengingat dibutuhkannya anggaran yang cukup besar.

"Kami melihat bahwa wacana itu (pemindahan ibu kota) sudah digulirkan, hanya permasalahan anggaran," ujarnya.

Lahan Kosong di Kompleks Joglo Baru Jadi Tempat Pembuangan Sampah Ilegal, Kebanyakan dari Ciledug

Walaupun, lanjutnya, kondisi negara saat itu jauh lebih baik daripada hari ini, terutama terkait masalah yang berhubungan dengan utang negara.

"Dan kondisi sekarang ini negara demikian sulit untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan negara untuk menutup semua biaya-biaya atau kebutuhan kepentingan negara ini sendiri," tuturnya.

Legislator Partai Gerindra ini pun menyarankan agar pemindahan ibu kota tak menjadi skala prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Staf Khusus Presiden: Kulit Kita Beda tapi Sama-sama Merah Putih, Jangan Saling Menjelekkan!

Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat.

Bambang menilai, harga kebutuhan pangan kini masih tinggi dan sangat membebani masyarakat.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved