KETUA DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Aziz menyambut baik rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke salah satu kota di Pulau Kalimantan.

Namun, rencana pemindahan ibu kota itu harus diikuti adanya perubahan UU tentang Jakarta sebagai Ibu kota.

“Presiden Joko Widodo perlu mengubah UU No 10/1964 yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota,” ujar Aziz di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

• Kronologi Kericuhan di Lapas Sorong, 258 Narapidana dan Tahanan Kabur

"Dan menggantinya dengan UU yang baru sesuai dengan lokasi dan kebutuhan yang ada,” imbuhnya.

Sehingga, kata Aziz, konsekuensinya Jakarta akan sama dengan provinsi lain di Indonesia.

Di mana, provinsi ini akan dipimpin oleh gubernur dan para wali kota serta bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pilkada.

• Soal Peluang Jadi Menteri Jokowi, Risma: Di Agamaku Tidak Boleh Minta Itu

Di setiap kota dan kabupaten juga akan ada DPRD tingkat dua.

“Saat ini dengan kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), DPRD hanya ada di tingkat provinsi, sementara kabupaten/kota tidak memiliki DPRD."

"Nantinya jika ada perubahan UU, setiap kota/kabupaten akan harus diberlakukan sama dengan kota/kabupaten lain di Indonesia yang memiliki DPRD tingkat dua," urai Aziz.

• Gubernur Papua Barat Sebut Gedung DPRD Sudah Terbakar Saat Demonstran Tiba, Ada yang Menunggangi

Anggota Komisi VI DPR ini yakin akan ada ada sejumlah perubahan yang terjadi di Jakarta saat tidak menjadi ibu kota.