Ibu Kota Pindah
Ibu Kota Pindah, Wali Kota di Jakarta Bakal Dipilih Langsung Lewat Pilkada
Rencana pemindahan ibu kota itu harus diikuti adanya perubahan UU tentang Jakarta sebagai Ibu kota.
KETUA DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Aziz menyambut baik rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke salah satu kota di Pulau Kalimantan.
Namun, rencana pemindahan ibu kota itu harus diikuti adanya perubahan UU tentang Jakarta sebagai Ibu kota.
“Presiden Joko Widodo perlu mengubah UU No 10/1964 yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota,” ujar Aziz di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
• Kronologi Kericuhan di Lapas Sorong, 258 Narapidana dan Tahanan Kabur
"Dan menggantinya dengan UU yang baru sesuai dengan lokasi dan kebutuhan yang ada,” imbuhnya.
Sehingga, kata Aziz, konsekuensinya Jakarta akan sama dengan provinsi lain di Indonesia.
Di mana, provinsi ini akan dipimpin oleh gubernur dan para wali kota serta bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pilkada.
• Soal Peluang Jadi Menteri Jokowi, Risma: Di Agamaku Tidak Boleh Minta Itu
Di setiap kota dan kabupaten juga akan ada DPRD tingkat dua.
“Saat ini dengan kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), DPRD hanya ada di tingkat provinsi, sementara kabupaten/kota tidak memiliki DPRD."
"Nantinya jika ada perubahan UU, setiap kota/kabupaten akan harus diberlakukan sama dengan kota/kabupaten lain di Indonesia yang memiliki DPRD tingkat dua," urai Aziz.
• Gubernur Papua Barat Sebut Gedung DPRD Sudah Terbakar Saat Demonstran Tiba, Ada yang Menunggangi
Anggota Komisi VI DPR ini yakin akan ada ada sejumlah perubahan yang terjadi di Jakarta saat tidak menjadi ibu kota.
Namun ia yakin Jakarta tetap akan menjadi salah satu kota terpenting di Indonesia, mengingat kedudukannya sebagai kota bisnis akan tetap disandang.
“Jakarta tetap merupakan kota penting dan strategis bagi Indonesia."
• Ahok Jawab Isu Gantikan Risma Jadi Wali Kota Surabaya, Ini Tugas yang Diberikan PDIP kepadanya
"Ini adalah kota pusat bisnis dan memiliki sejarah panjang yang tak bisa dihapus, walaupun sudah menanggalkan status ibu kota,” jelas Aziz.
Aziz juga meminta masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk tidak khawatir dengan rencana pemindahan ibu kota.
Ibu Kota pindah
Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota negara
lokasi Ibu Kota baru
pembangunan ibu kota baru
ibu kota baru
pemindahan ibu kota
Jokowi
ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan
Kalimantan
Penghapusan Wali Kota dan Bupati Berpotensi Menurunkan Pelayanan Publik di Jakarta |
![]() |
---|
Legislator DKI Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Penghapusan Walkot dan Bupati Harus Pakai Kajian |
![]() |
---|
PKS Tolak Wacana Presiden yang Hapus Jabatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta |
![]() |
---|
EMPAT Skenario Pemindahan ASN ke IKN, dari 1.971 Hingga 100 Ribu Orang |
![]() |
---|
Yakin Ibu Kota Masih di Jakarta pada 2024, Legislator PDIP: Saya Berani Potong Leher |
![]() |
---|