PKS Jamin Tak Ada Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Wakil Gubernur DKI

Abdurrahman Suhaimi membantah adanya politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Warta Kota/Lilis Setyaningsih
Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi 

Ada pun dua calon yang saat ini sudah diusulkan adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto.

 Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Dipisahkan dari Pasien Lain, Suami Tak Boleh Menemani

"Sebelum ditetapkan sama Panlih, partai pengusung masih bisa menarik (calon), tapi melalui Gubernur," jelas Bestari Barus di Gedung DPRD DKI, Selasa (2/7/2019).

Selain itu, masuknya nama-nama baru bagi Cawagub DKI Jakarta juga bisa terjadi, apabila Paripurna yang digelar oleh anggota dewan tidak mencapai kuorum.

Jadi diharuskan 2/3 anggota dewan hadir saat pemilihan di Paripurna, yakni sekitar 71 orang dari 106 anggota.

 Perempuan Berumur 15 Tahun Melahirkan Bayi, Ternyata Hasil Hubungan dengan Ayah Kandung

"Kalau kuorum wajib milih. Kalau kourum maka pemilihan terjadi. Kalau tidak kourum dua kali, maka dibawa ke rapat pimpinan untuk ambil keputusan."

"Rapim itu memutuskan apakah pemilihan ulang atau kemudian memulangkan calon, atau yang lain nanti diputuskan di rapat itu," terang Bestari Barus.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, mantan Menpora Adhyaksa Dault juga ingin mencoba mencalonkan diri sebagai pengganti Sandiaga Uno, bila punya kesempatan.

 Maruf Amin Siap Lepas Jabatan Ketua Umum MUI Setelah Dilantik Jadi Wakil Presiden

Bahkan, keinginan tersebut disampaikan Adhyaksa Dault sampai mengunjungi rumah dinas Prasetyo Edi Marsudi, sekaligus silaturahmi pasca-Idul Fitri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus, mengimbau Ahmad Syaikhu tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Wakil Gubernur DKI.

Ahmad Syaikhu bisa dikenakan denda hingga Rp 50 miliar, bila mundur sebagai calon pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Imbauan ini dilontarkan Bestari Barus, sebab Ahmad Syaikhu lolos ke parlemen pada Pemilu 2019 kemarin.

 Jadi Oposisi Atau Gabung Pemerintah, Partai Demokrat Bakal Nyaman di Posisi Apapun

Ahmad Syaikhu maju sebagai caleg DPR RI di daerah pemilihan Dapil Jawa Barat III dari PKS, yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

"Pokoknya kalau sudah ditetapkan enggak boleh mundur, kalau mundur ya harus bayar Rp 50 miliar," ujar Bestari Barus di DPRD DKI Jakarta, Senin (1/7/2019).

Ia menjelaskan, denda tersebut telah tertuang dalam tata tertib (tatib) yang dibuat oleh Pansus.

 Besok Ada Jakarnaval, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas dan Kantong Parkir yang Disediakan Pemprov DKI

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved