Breaking News:

PPDB

KPAI Ungkap: Ada 9 Masalah Utama Sistem Zonasi yang Terjadi di PPDB 2018 dan PPDB 2019

Dari hasil analisis KPAI Bidang Pendidikan atas proses PPDB di sekolah negeri dengan sistem zonasi dua tahun teakhir, terdapat 9 permasalahan utama.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
KPAI
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. (foto: dokumentasi pribadi) 

"Salah satunya dipicu oleh banyak pesan di grup-grup WhatsApp (WA) yang tidak benar," kata Retno.

Contohnya kata Retno pesan WA yang menyatakan sebagai berikut: 'Disarankan untuk mendaftar lebih awal karena, jika jarak zona, nilai UN dan USBN, serta usia calon siswa sama, maka yang akan diterima adalah yang mendaftar terlebih dahulu'.

Kalimat terakhir dalam pesan itu kata Retno sangat dipegang masyarakat dan jadi panduan.
"Padahal itu tak benar," katanya.

Kalimat yang dimaksud Retno adalah yang menyatakan bahwa siswa 'yang akan diterima adalah yang mendaftar terlebih dahulu'.

Padahal, kata Retno, dengan sistem zonasi ini, sekalipun siswa atau ortu siswa datang lebih awal atau mendapat nomor pendaftaran lebih dulu ke sekolah yang dituju, tetapi domisili tempat tinggalnya jauh dari sekolah, maka peluang siswa diterima di sekolah itu tetap kecil.

"Sedangkan ortu siswa yang mendapatkan nomor antrian pendaftaran belakangan atau misalnya diatas 500, tetapi domisili tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, maka peluangnya diterima di sekolah negeri itu tetap sangat besar," katanya.

Selain itu kata Retno dengan pendaftaran sistem online, sebenarnya pendaftar dapat melakukan pendaftaran sendiri lewat situs atau website sekolah tanpa harus mengantri di sekolah.

"Kecuali si pendaftar memang tidak bisa melakukan pendaftaran online karena tidak bisa mengoperasikan computer," kata Retno.

Retno menjelaskan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 disebutkan bahwa domisili calon peserta didik ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1(satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved