Hari Anti Korupsi Sedunia, KPK Sebut Suap Kasus Paling Besar

Dia juga meminta agar Wali Kota Bekasi menjalankan sistem birokrasi yang bersih dan anti suap.

Apalagi setiap tahun eksekutif dan legislatif diamanahkan untuk mengelola uang rakyat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Dalam membahas anggaran sebaiknya dibacarakan secara transparan antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bekasi, supaya rakyat tahu untuk apa sebenarnya uang ini. Sebab Rp 1 pun mesti dipertanggung jawabkan dengan baik, apalagi sekarang anggarannya yang saya dengar sudah Rp 6 triliun," katanya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyambut baik adanya peringatan Hari Anti Korupsi 2018 di daerah berjuluk Kota Patriot ini.

Menurut dia, pemerintah telah memiliki sistem laporan anti korupsi yang bisa diakses masyarakat secara online di website resmi yakni bekasikota.go.id.

Masyarakat bisa melapor adanya dugaan praktik korupsi tanpa memberikan identitas diri demi menjaga keamanan.

"Ini proses panjang yang dibangun lewat komitmen dan integritas. Mudah-mudahan kota kita dijauhi dari persoalan hukum yang saat ini mendera kepala daerah di republik ini," kata Rahmat.

• Sepakat dengan Usul KPK, Sandiaga Uno Sarankan Anggota DPR Digaji Berdasarkan KPI

• KPK: Kalau DPR Enggak Selesai-selesai Bahas RUU, Jangan Digaji!

• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Raih Tiga Penghargaan KPK