Berita Nasional
Danantara Diminta Pikir Ulang soal Proyek PLTSa, RDF Dinilai Lebih Efisien dan Murah
PLTSa adalah fasilitas yang mengubah sampah menjadi energi listrik melalui proses termal atau biologis
Berbagai fasilitas RDF telah dibangun dan diresmikan pemerintah pusat maupun daerah.
Di antaranya, Fasilitas Sampah Terpadu RDF di Sukabumi yang diresmikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada 31 Juli 2025.
Kemudian, RDF Cilacap yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pada 21 Juli 2020.
Baca juga: Kurangi Beban Sampah, Pemprov DKI Siap Operasikan RDF Plant Rorotan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun RDF Plant di Bantar Gebang dan Rorotan.
RDF Bantar Gebang menghasilkan 875 ton RDF per hari dan telah mengirimkan pengiriman perdana ke Indocement pada 27 Juni 2023 dengan harga Rp 360.000 per ton.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep pada 6 November 2025 menandatangani kerja sama pemanfaatan sampah perkotaan dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, serta melakukan pengiriman RDF perdana ke Tuban, Jawa Timur.
Melihat berbagai keberhasilan proyek RDF yang lebih murah, berpenghasilan, dan telah berjalan baik, Mikler mempertanyakan alasan BPI Danantara yang tetap keukeuh memilih pembangunan PLTSa.
“Tidak mempertimbangkan opsi yang lebih ekonomis dan bahkan menghasilkan pendapatan patut dicurigai dan berpotensi koruptif. Sekali lagi, BPI Danantara harus membatalkan proyek PLTSa tersebut. Uang rakyat harus diselamatkan,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah dan BPI Danantara meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengutamakan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien, tidak membebani negara, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
| Kepala BGN Dadan: Kampanye Nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia Jadi Panggilan untuk Bertindak |
|
|---|
| Pembelajaran Digital Diresmikan, Kepala Bakom Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Anak Boleh Tertinggal |
|
|---|
| Nama Dicatut, Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Anggota Komisi III ke MKD |
|
|---|
| PSI Meradang, Sebut Ketua Projo Budi Arie Setiadi Pengkhianat Jokowi |
|
|---|
| Pondasi Utama Pembangunan Manusia, Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sultra jadi Perhatian |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/DLH-DKI-memahami-aspirasi-dan-kekhawatiran-masyarakat-soal-pengoperasian-RDF-Plant-Rorotan.jpg)